JAKARTA, banuapost.co.id– Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan mengenai persiapan pemindahan Ibu Kota Negara dengan jajaran terkait dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Rabu (15/1).
Hal pertama yang diminta presiden soal kesiapan
regulasi-regulasi agar betul-betul memperhatikan aspek dasar hukum hingga menjadi
kekuatan hukum tetap.
“Saya dengar Pak Menteri Bappenas ini sudah siap, sehingga
segera kita sampaikan, kita berikan kepada DPR agar bisa diselesaikan,”
kata presiden.
Di samping regulasi, pemerintah juga bersegera untuk
membentuk lembaga yang berwenang untuk mempersiapkan, membangun, hingga
memproses pemindahan ibu kota tersebut.
Dalam sejumlah kesempatan, presiden menekankan, pemindahan
ibu kota tidak sekadar memindahkan kantor pemerintahan ke lokasi baru. Melainkan
juga mewujudkan sebuah transformasi secara menyeluruh yang menyebabkan
diperlukannya badan otoritas tersendiri.
Mengenai desain ibu kota baru, Kepala Negara juga
menjelaskan, desainnya telah tersedia yang salah satunya didapatkan melalui
sayembara.
Tema Nagara Rimba Nusa yang menjadi juara pertama dalam
sayembara, dapat menjadi gagasan besar dan dapat disempurnakan.
“Saya kira gagasan besar untuk desainnya sudah ada.
Tetapi desain ini adalah sebuah desain yang bisa diperbaiki dan bisa berubah. Sehingga
saya harap nanti semuanya bisa memberikan masukan mengenai desain ini,”
ujarnya.
Menurutnya, tema Nagara Rimba Nusa tersebut turut
mengangkat konsep mengenai kota yang ramah lingkungan. Sehingga aspek tersebut
juga harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam mempersiapkan ibu kota
baru.
“Konsep gagasan Nagara Rimba Nusa artinya kita
memiliki kewajiban untuk memperbaiki dari lingkungan yang kurang baik menjadi
baik, hutan yang rusak menjadi hutan yang kita rehabilitasi dan kita
perbaiki,” tuturnya.
“Oleh sebab itu, saya juga sudah minta kepada
Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) agar disiapkan kurang lebih 100
hektare untuk persiapan nursery, persiapan untuk persemaian, baik bibit-bibit
yang berkaitan dengan mangrove atau tanaman-tanaman yang lain,” imbuh presiden.
Sementara mengenai lahan yang dibutuhkan, pemerintah saat
ini tengah menyiapkan kurang lebih 256.000 hektare untuk kebutuhan pembangunan
ibu kota baru dalam jangka pendek dan menengah. Secara keseluruhan, lahan
seluas 410.000 hektare akan disiapkan untuk pembangunan jangka panjang.
“Pak Menteri BPN dengan Menteri LHK agar ini segera
dirampungkan, sehingga nanti arsitek, desainer, dan urban planner-nya bisa
masuk dan bisa menyelesaikan desain,” ucap presiden.
Adapun yang berkaitan dengan anggaran dan pembangunan,
Kepala Negara menegaskan, infrastruktur dasar dan klaster pemerintahan di ibu
kota baru, nantinya akan dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Di luar tersebut, membuka
peluang kerja sama investasi terhadap pembangunan ibu kota baru tersebut.
“Infrastruktur dasar nanti akan dikerjakan oleh
Kementerian PU (Pekerjaan Umum). Kemudian untuk klaster pemerintahan yang
berkaitan dengan Istana dan gedung-gedung kementerian, ini juga akan dikerjakan
pemerintah,” ujarnya. (yb/din/foto:
setneg)
