BANJARBARU– Kalsel menempati posisi 3 di Wilayah Indonesia Timur (WIT) atas pelaporan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi.
”Berdasarkan hasil evaluasi tim kemendagri priode Mei-Agustus 2018 untuk Wilayah Indonesia Timur, Kalsel menduduki peringkat ke-3, lebih baik dari priode Januari-April di posisi ke-7,” ujar Sekdaprov H Abdul Haris saat membacakan sambutan gubernur pada rapat kooridnasi penanganan konflik sosial di Banjarbaru, Kamis (29/11).
Sementara secara nasional, Kalsel berada di posisi ke-8. Karena itu diharapkan perbaikan penanganan konflik sosial ini terus ditingkatkan.
Menurut gubernur, Provinsi Kalsel memiliki tingkat kemajemukan yang cukup tinggi. Mulai dari majemuk karena agama, majemuk karena suku dan golongan, hingga kemajemukan karena kebudayaan.
Meski demikian, kondisi di Kalsel masih dalam keadaan rukun, tenteram, aman dan damai, hingga saat ini.
Peristiwa-peristiwa yang memicu munculnya konflik sosial, sangat jarang terjadi di masyarakat. Meski terkadang ada, tetapi masalahnya tidak sampai membesar, dan bisa terselesaikan dengan arif dan bijaksana.
“Kita harus terus mempertahankan penanganan konflik sosial secara sinergis, terpadu dan terkoordinasi. Bahkan kita mesti mengoptimalkan sumber daya di tingkat kecamatan hingga kelurahan/pedesaan dalam mencegah munculnya konflik sosial,” katanya.
Khusus menghadapi pemilu yang tahapannya sedang berlangsung, gubernur mengingatkan, Tim Penanganan Konflik Sosial harus mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi di masyarakat.
“Isu-isu SARA, politik identitas dan informasi hoaxs, sebisa mungkin diminimalkan. Kita edukasi masyarakat untuk cerdas dan bijak dalam menyikapi informasi, berita dan isu-isu yang berkembang tentang kepemiluan,” tandasnya.
Kesadaran masyarakat, sambung gubernur, harus ditumbuhkan. Jangan sampai muncul konflik di masyarakat hanya karena beda pilihan partai politik dan presiden. (syh/foto: hum)
