BANJARMASIN– Pemprov Kalsel meminta pengelolaan restorasi gambut lebih baik lagi, khususnya di 2019 mendatang, meski pelaksanaan yang dilakukan Tim Restorasi Gambut Darrah (TRGD) masih konsisten dan sesuai dengan tugas pokoknya.
‘Saya kira sangat dibutuhkan aspek berkelanjutan dalam pengelolaan restorasi gambut. Meski tidak mudah, karena sangat banyak rintangannya,” ujar Asisten Administrasi Umum Pemprov Kalsel, Heriansyah, usai membuka Rapat Koordinasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Restorasi Gambut 2017/2018, Jumat (7/12).
Menurut Heriansyah, 2019 ada skala prioritas dalam pelaksanaan restorasi gambut agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Karena itu, koordinasi baik anggaran maupun pelaksanaannya di lapangan. Sehingga kendala yang ada mampu teratasi,” imbuhnya.
Sementara Ketua TRGD Kalsel, Saut Nathan Samosir, mengungkapkan, restorasi gambut diutamakan untuk membasahi lahan gambut yang kering dengan membangun skat kanal dan sumur bor.
Sebanyak 103.000 hektar di Kalsel untuk pelaksanaan restorasi gambut dengan target 38 ribu hektare di 2019-2020, mencakup Batola, Banjarbaru, HSS, Tabalong, HST, HSU.
Sedang Balangan dan HST, khususnya Batu Mandi, pembangunan skat dan kanal masih ada masalah dengan warga yang pemahamannya masih belum bagus.
Di Kecamatan Lampihong ada permintaan pembangunan skat kanal dan sumur bor. Namun di luar peta tim restorasi gambut. “Meski demikian, kami tetap usahakan. Semoga bisa terlaksana di 2018 ini,” ujar pengusaha ekspedisi ini.
Menurut Tim Ahli TRGD Kalsel, Binsar Simanungkalit, meski dalam pelaksanaan restorasi gambut tidak ada persoalan krusial, namun hendaknya koordinasi di daerah dapat dioptimalkan.
“Saya kira dalam pelaksanaan restorasi gambut ke depan, diperlukan perencanaan matang, sehingga pelaksanaannya akan semakin baik,” harap Kepala Balai rawa Kementerian PUPR ini. (imn/foto: iman)
