BANJARBARU, banuapost.co.id–
Kalsel sebagai salah satu alternatif jadi Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia, selain
berada di posisi sentral, juga berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
II di sekitar Selat Makassar.
“Lebih luar biasa lagi, kita bebas dari gempa bumi dan
gunung api,” tegas Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, dalam Dialog Nasional Kalimantan
untuk Indonesia, Senin (15/7).
Dialog nasional yang digagas Kementerian PPN/Bappenas ini,
mengangkat tema: “Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green, Beautiful, dan
Sustainable.”
Secara infrastruktur dan daya dukung untuk ibu kota baru,
lanjut Paman Birin, sapaan akrabnya, Kalsel punya lima bandara, yaitu: Bandara
Warukin, Bandara Syamsudin Noor, Bandara Bersujud, Bandara Gusti Syamsir Alam,
dan Bandara Mekar Putih.
“Bahkan kita juga punya wilayah yang bisa dijadikan
pelabuhan samudra, yaitu Pelabuhan Samudera Batu Licin, Pelabuhan Nasional
Trisakti, Pelabuhan Stagen, dan Pelabuhan Internasional Mekar Putih,” jelasnya.
Kesiapan infrastruktur lainnya, lanjut gubernur, trase
kereta api dan jalan bebas hambatan. Mengingat konektivitas perkeretaapian di
Kalimantan, juga menjadi harapan masyarakatnya.
Keunggulan lainnya, sebut gubernur ada 4. Pertama, Kalsel
berada tepat di tengah wilayah Indonesia. Kedua, berada dalam cakupan pelayanan
jalan nasional.
Ke-3, 70 persen wilayah deliniasi tergolong ke dalam
kerawanan rendah terhadap bencana banjir.
“Sedang yang terakhir, secara historis tidak pernah
terjadi konflik social,” pungkasnya.
Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Provinsi Kalsel, Nurul Fajar Desira, mengakatan, di mana pun IKN
dipilih selama di Kalimantan, tetap mendapat manfaat.
“Terutama dari sisi ekonomi. Misalnya kita menjadi
penyedia beras untuk IKN, menjadi lahan untuk lumbung padi nasional. Kalau ibu
kota nanti ada, kita bisa jualan,” katanya.
Kedua, lanjut Nurul Fajar, orang Banjar ini tipe pejuang.
Di mana ada ibu kota, orang Banjar akan ‘menyerang’ ke situ, berjualan dan
berdagang.
“Saya tidak melihat kerugian di sini,” ujar Nurul Fajar.
Menurut NurulFajar, terdapat dua skenario pemindahan
Aparatur Sipil Negara (ASN) ke ibu kota baru. Pertama, apabila memindahkan
semua ASN, baik eksekutif, legislatif, yudikatif sekitar 1,5 juta orang, maka
membutuhkan lahan 40 ribu hectare.
Kedua, apabila memindahkan sebagian ASN melalui skema
right-sizing jumlah ASN sekitar 870 ribu orang, maka diperkirakan membutuhkan
30 ribu hectare.
“Dari dua skenario di atas, untuk skenario pertama
dibutuhkan Rp 466 triliun, sementara skenario kedua dibutuhkan Rp 323 triliun,”
katanya. (emy/foto: ist)
