JAKARTA, banuapost.co.id– Ujian Nasional (UN) mulai 2021 ditiadakan. Sebagai gantinya, asesmen kompetensi minimum dan survey karakter. Bahkan penyelenggaraanya pun pertengahan jenjang sekolah.
Kepastian tidak adanya lagi UN
ini, dikemukakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, Rabu
(11/12).
“Berdasarkan survei dan
diskusi, termasuk dengan praktisi
pendidikan dan kepala sekolah, materi UN itu terlalu padat. Sehingga cenderung
mengajarkan materi dan menghafal materi, bukan kompetensi,” jelas Nadiem.
Kemudian UN, lanjut Mas Nadiem,
sapaan akrabnya, juga membuat siswa dan guru stress. Kondisi
demikian, cenderung mengubah indikator keberhasilan siswa sebagai individu.
“UN
ini hanya menilai satu aspek, yakni kognitifnya. Bahkan enggak semua aspek
kognitif kompetensi dites. Lebih banyak ke penguasaan materinya dan belum
menyentuh karakter siswa secara lebih holistik,” katanya.
Menurut menteri, pelaksanaanya
pun diselenggarakan berbeda. Jika UN pada akhir jenjang sekolah, maka asesmen kompetensi
minimum dan survei karakter diselenggarakan pertengahan jenjang sekolah.
Kompetensi
yang diukur benar-benar minimum, yakni literasi dan numerasi. Literasi bukan
mengukur kemampuan membaca, tapi menganalisa suatu bacaan. Sedang numerasi,
yakni kemampuan menganalisa dan menggunakan angka.
“Jadi
yang diukur bukan penguasaan konten, tapi kemampuan kompetensi dasar,” tandasnya.
Selain itu, sambung Mas Nadiem, dalam
penilaian dilakukan survei karakter. Hal
itu bertujuan untuk mengetahui ekosistem sekolah. Selama ini yang dimiliki
hanya data kognitif, tanpa mengetahui bagaimana pengamalan Pancasila
diterapkan.
“Penilaianya
dilakukan di tengah jenjang, dengan harapan memberikan kesempatan pada guru
untuk melakukan perbaikan. Ini sifatnya formatif, berguna bagi sekolah dan juga
siswa,” imbuhnya.
Ditegaskan Mas Nadiem, dalam merancang tes tersebut, pihaknya dibantu
oleh organisasi dalam dan luar negeri, agar setara dengan penilaian
internasional. Namun penuh dengan kearifan lokal. (yb/bla/foto: ist)
