JAKARTA, banuapost.co.id– Hingga tiga tahun ke depan, sedikitnya 5.000 hektare pohon sawit diremajakan. Program peremajaan untuk meningkatkan produktivitas kebun swadaya, juga sebagai antisipasi permintaan minyak nabati dunia yang diproyeksi terus meningkat.
Karena itu tengah dipersiapkan perbaikan pada prosedur
dan tata kerja program peremajaan, termasuk alternatif menggunakan pihak
surveyor untuk melakukan verifikasi petani dan lahan yang akan didanai dengan
dana peremajaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
“Dengan program ini, diharapkan Indonesia akan mampu
menghasilkan minyak mentah dari sumber daya nabati sawit yang berasal dari
dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan akan impor minyak mentah dari
luar negeri,” kata Direktur Utama BPDPKS, Dono Boestami, dalam jumpa pers akhir
tahun di Jakarta, pekan tadi.
Sejak dibentuk medio 2015 hingga saat ini, lanjut Dono, BPDPKS
telah berhasil melakukan dukungan dana pada berbagai program pemerintah, antara
lain untuk program biodiesel.
Dukungan dana biodiesel ini selain dimaksudkan untuk
mengurangi ketergantungan Indonesia kepada impor minyak solar dan minyak
mentah, juga merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk menciptakan
stabilitas harga Tandan Buah Segar (TBS) di dalam negeri.
Dengan kemampuan menyerap kelebihan CPO di pasar
domestik, program biodiesel telah mendorong keseimbangan pasar menuju tingkat
harga yang lebih baik dibandingkan periode sebelum BPDPKS didirikan.
Sejak 2015 sampai saat ini, program biodiesel telah
mempertahankan tingkat harga CPO rata-rata di atas USD 550 per ton.
Menurut Dono, BPDPKS juga aktif dalam dukungan dana guna
persiapan program B30 di awal 2020. Antara lain melalui keperluan uji coba
mesin dan bahan bakar biodiesel, termasuk sosialisasi program biodiesel kepada
masyarakat.
Sementara upaya stabilisasi harga melalui program
penggunaan biodiesel yang mulai Januari 2020, akan ditingkatkan dari semula
campuran 20 persen biodiesel pada setiap liter bahan bakar solar (B20) menjadi
B30.
“Selain itu, BPDPKS menyediakan dukungan dana bagi
pengembangan industri bahan bakar berbasis sawit,” imbuhnya.
Dalam bidang penelitian dan pengembangan, sambung Dono, BPDPKS
mendorong riset yang tepat guna dan dapat diaplikasikan masyarakat, khususnya
petani sawit. Riset-riset tersebut akan diarahkan untuk mempercepat proses
hilirisasi produk sawit.
Dengan riset-riset seperti ini, maka petani sawit dan
industri sawit, dapat meningkatkan nilai jual TBS produksi sawit yang selama
ini hanya bersumber dari hasil CPO menjadi produk-produk turunan lainnya yang
memiliki nilai jual yang lebih tinggi.
“Program ini juga memprioritaskan pengembangan pasar
domestik untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasar global,” tandasnya.
Seperti dikeyahui, BPDPKS adalah Badan Layanan Umum (BLU)
yang memiliki visi menjadi badan pengelola dana yang terpercaya dalam
pengembangan sawit berkelanjutan sebagai komoditas strategis nasional untuk
kesejahteraan rakyat.
Misi BPDPKS menjalankan kebijakan pemerintah dalam
program pengembangan sawit berkelanjutan melalui penghimpunan, pengembangan,
dan penyaluran dana sawit yang terpadu dan tepat guna secara profesional dan
akuntabel.
Karenanya, keberhasilan dukungan pendanaan yang dilakukan
tidaklah tertumpu seluruhnya pada BPDPKS. Tetapi tergantung pada kualitas
program yang diajukan kementerian/lembaga. (yb/pur/foto: sari)
