Pemerintah Bentuk BOP Ibu Kota Baru Setingkat Menteri

JAKARTA, banuapost.co.id– Pemerintah membentuk Badan Otoritas Pembangunan (BOP) Ibu Kota Baru. Keberadaan badan ini setingkat menteri.

“Badan ini akan segera di perpres (peraturan presiden)-kan. Karena proses di tingkat antar kementerian sudah selesai,” ucap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasioal (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, kepada awak media usai mengikuti rapat terbatas (ratas) tentang oersiapan pemindahan ibu kota di Istana Negara, Senin (16/12) sore.

Menurut Suharso, kewenangan Badan Otoritas itu sejak mempersiapkan, membangun dan kemudian proses pemindahan.

Pemilihan Badan Otoritas ini karena menyangkut kewenangan-kewenangan atas tanah, atas lahan dan supaya pembangunan tersentral dengan baik secara administrasi, terutama dalam hal kewenangan atas lahan saat dibuat satu kerjasama atau KPBU dengan pihak ketiga.

“Jadi itu kemudahan yang mau kita berikan pada Badan Otoritas,” jelas Suharso seraya menambahkan, Perpres pembentukan Badan Otorita itu sudah selesai, tinggal finishingnya saja.

Adapun bentuk pemerintahannya, sambung Suharso, telah disepakati adalah provinsi, otonomi provinsi. Tetapi di dalam area ibu kota seluas 256.000 hektare itu, ada area sekitar 56.000 hektare yang menjadi kawasan khusus yang tidak masuk di dalam daerah otoritas, daerah pemerintahan.

“Jadi dia tidak masuk dalam daerah otonomi pemerintahan dan nanti akan diurus oleh seorang manager city atau city manager,” jelas Suharso.

Menteri PPN/Kepala Bappenas juga menyampaikan, untuk pembangunan ibu kota baru itu semaksimal mungkin tidak akan menggunakan sumber-sumber pembiayaan yang pada umumnya.

Namun pemerintah ingin menggunakan sumber-sumber dana pembangunan baru, termasuk dalam hal ini mengundang investasi, para investor asing.

Sesuai timeline yang sudah dibuat, menurut Suharso,  diharapkan 2021 sudah dilakukan groundbreaking pembangunan ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur.

“Sebelum ground breaking, tentu infrastruktur dasar termasuk drainase, jalan-jalan nasional, itu sudah bisa kita mulai semester pertama tahun depan,” katanya. (yb/bgla/foto: ist)