BALI, banuapost.co.id– Bupati Barito Utara, H Nadalsyah, menerima Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2019 di Wilayah II Inaya Putri Bali, Kawasan Wisata Nusa Dua, Bali, Senin (27/1).
Kegiatan yang digagas Kemenpan RB ini, dilaksanakan dalam
rangka menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran
dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil serta
memberikan saran perbaikan yang diperlukan.
Acara dibuka Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, M Yusuf Ateh, dihadiri gubernur/wakil gubernur
seluruh Kalimantan, Sekjen Kemendagri, Kapolda Bali, para bupati, walikota, sekda,
inspektur, kepala bappeda, serta kepala bagian organisasi dari Bali, DKI
Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Lampung.
Usai menerima LHE SAKIP, H Nadalsyah mengingatkan seluruh
perangkat daerah di Barito Utara agar dapat memaksimalkan lagi kinerja yang
selama ini telah terlaksana dengan baik.
“Saya minta agar seluruh kepala perangkat daerah di
lingkup Pemkab Barito Utara, lebih memaksimalkan kinerjanya lagi, hingga hasilnya
berdampak bagi masyarakat,” kata bupati.
H Koyem, sapaan akrab Bupati Barut itu, mengharapkan
dengan adanya peningkatan pelaksanaan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada
publik, sesuai aturan serta ketentuan yang berlaku.
“Agar nantinya seluruh perangkat daerah Kabupaten
Barito Utara dalam bekerja dengan berbasis kinerja yang lebih baik lagi pada
tahun-tahun selanjutnya,” tegas Koyem.
Hasil perolehan SAKIP provinsi untuk tahun 2019, yakni 1
provinsi dengan kategori AA, 4 provinsi dengan kategori A, 6 provinsi dengan
kategori BB, 22 provinsi dengan kategori B, dan 1 provinsi dengan kategori CC.
Sedang untuk kabupaten/kota, yakni 10 daerah dengan
kategori A, 54 daerah dengan kategori BB, 220 daerah dengan kategori B, 130
daerah dengan kategori CC, 87 daerah dengan kategori C, dan 5 daerah dengan
kategori D. (arh/foto: ist)
