GRESIK, banuapost.co.id– Sebanyak 2.020 pemilik bidang tanah dari sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur, memperoleh sertifikat atas tanah yang mereka miliki.
Bertempat di Wahana Ekspresi Poesponegoro, Kabupaten
Gresik, Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung ribuan sertifikat tersebut
sebagai bagian dari kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Timur, Senin (27/1).
Kepemilikan hak atas tanah wajib dibuktikan dengan
sertifikat, sebagaimana diatur dalam UU No: 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
“Ada yang dari Bangkalan, ada yang dari Sidoarjo,
ada yang dari Gresik, ada yang dari Surabaya,” ujar presiden merinci asal
penerima sertifikat.
Dalam penyerahan kali ini sebanyak 520 sertifikat
diserahkan untuk para penerima dari Kabupaten Gresik, 500 sertifikat untuk Kota
Surabaya, 500 sertifikat untuk Kabupaten Sidoarjo, 250 sertifikat untuk
Kabupaten Lamongan, dan 250 sertifikat untuk Kabupaten Bangkalan.
Seluruh sertifikat yang telah diserahkan, mencakup lahan
di Jawa Timur dengan luas keseluruhan 1.406.635 meter persegi.
Menurut presiden, dahulu hanya sekira 500 ribu sertifikat
yang dapat diterbitkan tiap tahunnya. Padahal, masyarakat yang belum memiliki
sertifikat masih sangat banyak. Akibatnya sengketa-sengketa jamak terjadi.
“Ada 80 juta sertifikat yang belum dipegang masyarakat
(pada 2015). Pak Menteri, enggak bisa ini diteruskan setahun hanya 500
ribu,” ucapnya.
Berangkat dari hal tersebut, pada 2017 lalu Presiden Joko
Widodo memberikan target sebanyak 5 juta sertifikat harus dapat diterbitkan.
Setahun setelahnya, target tersebut meningkat menjadi 7 juta dan selanjutnya
kembali meningkat menjadi 9 juta sertifikat.
Dengan adanya percepatan penerbitan dan penyerahan
sertifikat seperti sekarang ini, presiden berharap agar sengketa-sengketa
terkait pertanahan di masyarakat dapat dihindari.
“Yang saya enggak senang, setiap saya pergi ke
daerah selalu yang masuk ke telinga saya masalah sengketa tanah, konflik lahan.
Karena 80 juta sertifikat belum bisa keluar. Ini adalah tanda bukti hak hukum
atas tanah yang kita miliki. Kalau sudah pegang ini (sertifikat) enak,”
tuturnya.
Untuk diketahui, dalam laporannya, Menteri Agraria dan
Tata Ruang atau Kepala BPN, Sofyan Djalil, menyampaikan, sepanjang 2019 lalu
BPN mencatatkan rekor baru, yakni mampu menerbitkan sertifikat hak atas tanah
sebanyak 11,2 juta lembar. Padahal Presiden Joko Widodo sendiri ‘hanya’
menargetkan sebanyak 9 juta lembar sertifikat untuk diterbitkan pada tahun
tersebut.
“Total produk BPN tahun ini mencapai 11,2 juta.
Terima kasih sekali kepada semua aparat BPN yang sudah bekerja dengan keras
sekali sesuai yang diharapkan Bapak Presiden,” kata Sofyan.
Di Jawa Timur sendiri diperkirakan terdapat 9,4 juta
bidang tanah yang masih belum bersertifikat hingga saat ini. Sementara untuk
Kabupaten Gresik yang menjadi lokasi penyerahan sertifikat kali ini, tercatat
sudah 51 persen bidang tanah yang terdaftar. Sebanyak 383 ribu bidang tanah di
Gresik yang belum bersertifikat akan terus diupayakan dalam tempo empat tahun
mendatang.
“Teman-teman BPN berjanji paling lambat 2024 seluruh
tanah Jawa Timur sudah terdaftar,” tuturnya.
Hadir dalam acara penyerahan sertifikat tersebut, di
antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan,
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, Menteri BUMN Erick Thohir, Seskab
Pramono Anung, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan dua Staf
Khusus Presiden, M Fadjroel Rachman serta Putri Tanjung. (yb/din/foto: lukas)
