BOGOR, banuapost.co.id– Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar penggunaan anggaran kerja kementerian, dapat turut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi global virus korona.
“Salah satunya, menahan alokasi anggaran bagi
kegiatan-kegiatan perjalanan dinas maupun pertemuan-pertemuan yang tentunya
harus dikurangi di saat adanya wabah tersebut,” jelas presiden dalam rapat
melalui telekonferensi Kabinet Indonesia Maju, Senin (16/3).
Anggaran-anggaran yang berkaitan dengan paket-paket
perjalanan dinas dan pertemuan-pertemuan yang tidak perlu, lanjut Kepala
Negara, agar ditahan terlebih dahulu.
Sehingga anggaran yang ada, diarahkan sebesar-besarnya
untuk menolong masyarakat, buruh, petani, nelayan, pekerja, dan usaha mikro dan
kecil.
Menurut presiden, berdasarkan data yang dimiliki,
terdapat alokasi anggaran sebesar kurang lebih Rp 40 triliun dari paket-paket
perjalanan, yang nantinya dapat diarahkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih
mendasar.
“Ini ada kurang lebih Rp 40-an triliun yang segera
nantinya bisa dialirkan untuk program-program yang berkaitan langsung dengan
konsumsi masyarakat, yang berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat, baik
itu petani, nelayan, pekerja, buruh, usaha mikro dan kecil. Saya kira arahnya
ke situ,” tandasnya.
Selain itu, sambung Kepala Negara, program dana desa yang
telah berjalan beberapa tahun belakangan, juga diminta agar menjadi salah satu
instrumen pendukung dalam menjaga daya beli masyarakat.
Salah satunya yakni dengan memprioritaskan anggaran dana
desa sebesar Rp 72 triliun bagi program-program padat karya atau produktif di
desa-desa.
“Kemudian yang berkaitan dengan PKH (Program
Keluarga Harapan) tahap kedua, tolong ini juga menyangkut uang yang besar, agar
bisa segera dimulai. Kalau bisa, tolong juga dilihat apakah ada kemungkinan
Menteri Keuangan menambah besaran dari PKH ini, sehingga akan memperkuat daya
beli masyarakat,” imbuhnya. (yb/din/foto:
muchlis jr)
