BOGOR, banuapost.co.id– Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk menghitung tiga opsi yang telah dibicarakan dalam rapat terbatas awal Januari lalu.
Ketiga opsi itu, menurut Kepala Negara dalam rapat yang
digelar dengan telekonferensi terkait penyesuaian harga gas untuk industri dan BBM
nonsubsidi di Istana Merdeka, Rabu (18/3), pertama mengurangi atau bahkan menghilangkan
jatah pemerintah.
“Opsi kedua pemberlakuan domestic market obligation
(DMO). Opsi ketiga bebas impor gas untuk industri. Saya minta ratas hari ini
saya bisa diberikan hitung-hitungan, kalkulasinya seperti apa,” kata presiden.
Presiden juga mengingatkan agar industri yang diberikan insentif
penurunan harga gas, harus betul-betul diverifikasi dan dievaluasi.
Dengan demikian, pemberian insentif penurunan gas akan
memberikan dampak yang signifikan dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian
Indonesia.
Menurut presiden, industri yang diberi insentif harus
mampu meningkatkan kapasitas produksinya dan meningkatkan investasi barunya.
Mereka juga harus mampu meningkatkan efisiensi proses
produksinya, sehingga menjadi lebih kompetitif, serta harus bisa meningkatkan
penyerapan tenaga kerja.
“Untuk itu saya minta evaluasi dan monitoring secara
berkala harus dilakukan terhadap industri-industri yang diberikan insentif.
Harus ada disinsentif, harus ada punishment, jika industri tidak memiliki
performance sesuai yang kita inginkan,” jelasnya.
Sementara terkait dengan harga BBM, presiden meminta
jajarannya menghitung dampak dari penurunan harga minyak dunia yang jatuh ke
level kurang lebih US$ 30 per barel.
“Saya minta dihitung dampak dari penurunan ini pada
perekonomian kita, terutama BBM, baik BBM bersubsidi maupun BBM nonsubsidi.
Juga dihitung berapa lama kira-kira penurunan ini akan terjadi. Kemudian
perkiraan harga ke depan,” ujarnya. (yb/din/foto:
kris)
