BANJARMASIN, banuapost.co.id– Bahas percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN), Polda Kalsel gelar diskusi dengan melibatkan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
Forum Group Discussion (FGD) dengan tema: ‘Peran Serta Pelaku Usaha dalam Rangka Percepatan PEN’, yang digagas Direktorat Binmas Polda Kalsel, berlangsung di Rattan Inn Hotel, Senin (1/3).
Inisiasi kegiatan ini, menindaklanjuti anjloknya ekonomi Indonesia di kwartal 2 2020 yang sempat minus 5,32 persen akibat dampak pandemi Covid-19. Karena itu melalui Satgas PEN yang dibentuk Polri, berupaya menggenjot geliat aktivitas ekonomi, khususnya di Kalsel.
Diskusi ini diikuti banyak peserta, baik yang tergabung di HIPMI dan UMKM, pihak pemprov serta anggota DPRD Kalsel.
Menurut Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rikwanto, saat membuka FGD, selain menangani krisis kesehatan akibat Covid-19, pemerintah juga fokus pada percepatan PEN.
Ini diakomodir dalam Peraturan Pemerintah No: 23/ 2020 yang mengatur program PEN dalam rangka penanganan dampak signifikan pandemi Covid-19 pada perekonomian negara.
“Ini respon atas turunnya aktivitas masyarakat terhadap ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM,” jelas kapolda.
Langkah pemerintah, lanjut Irjen Rikwanto, sejalan dengan program prioritas kapolri untuk mendukung upaya mengembalikan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas kamtibmas.
Melalui Satgas PEN, Polri dan Polda jajaran, menekankan peran sosialisasi, konsultasi, asistensi, identifikasi masalah, pengawasan, mekanisme pengaduan dan pemetaan area berisiko.
“Contohnya melalui FGD ini, diharapkan muncul ide-ide dan terobosan yang efektif untuk kembali menggeliatkan aktivitas ekonomi, khususnya di Kalsel,” imbuhnya.
Satgas PEN dan Satgas Penanganan Covid-19, sambung kapolda, berperan bergantian sebagai pedal gas dan pedal rem dalam menggenjot pemulihan ekonomi serta menekan penyebaran Covid-19.
“Kalau Satgas PEN terlalu ngebut mendorong pertumbuhan ekonomi, direm Satgas Covid-19. Sebaliknya kalau Satgas Covid-19 terlalu ketat sampai kegiatan ekonomi tidak berjalan, direm Satgas PEN,” jelasnya.
Sementara menurut Dirbinmas Polda Kalsel, Kombes Pol Widiatmoko, menambahkan, karena juga melibatkan pemerintah daerah, melalui FGD diupayakan adanya solusi-solusi bersifat keringanan dan toleransi administratif, khususnya UMKM.
“Melalui FGD ini dirumuskan upaya membantu pengusaha kecil, dimediasi dengan pihak terkait supaya ada toleransi dan keringanan menghadapi masa masa sulit sekarang ini,” katanya. (yb/foto: ist)
