JAKARTA, banuapost.co.id– Pemerintah diminta mempercepat anggaran penanganan Covid-19 di daerah yang rendah di tengah lonjakan kasus yang belum berhenti sampai saat ini.
Pasalnya berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, total dana untuk penanganan Covid-19 di daerah senilai Rp 50,1 triliun baru terserap 22,93 persen hingga akhir Mei 2021.
“Di situasi darurat seperti sekarang, pemerintah pusat harus mendorong daerah untuk memaksimalkan penyerapan anggaran penanganan Covid-19,” tegas Puan, Rabu (14/7).
Realokasi dan refocusing anggaran, sambung Puan, harus dilakukan segera untuk menggambarkan situasi kedaruratan yang kini terjadi terkait pandemi Covid-19 di Indonesia.
“Ini soal nyawa anak, ibu, bapak, dan kerabat. Ini juga soal ekonomi yang terasa semakin menghimpit. Berkejaran waktu menjaga harapan rakyat dengan pertaruhan keselamatan para tenaga kesehatan dan penghidupan banyak orang,” imbuh Puan.
Meski demikian, mantan Menko PMK ini meminta pelaksanaan realokasi dan refocusing anggaran tetap dilakukan secara ketat. Pemerintah pusat pun diminta memberikan bantuan teknis untuk pelaksanaannya, mulai dari realokasi, refocusing, hingga realisasi penyerapannya.
“Jangan hanya prosedural. Tapi harus benar-benar penyerapan anggaran untuk program-program penanganan Covid-19 yang substansial,” tandasnya.
Penggunaan anggaran, menurut Puan, bisa diarahkan untuk mengoptimalkan program kesehatan, termasuk pemenuhan gizi untuk menaikkan imunitas rakyat biar tidak gampang tertular, juga bantuan obat bagi yang terpapar.
Begitupun pemerintah daerah, disyarankan proaktif merespons kebutuhan tempat untuk isolasi mandiri bagi para pasien yang kondisinya cukup baik dan tak harus dirawat di rumah sakit.
Sebeb tidak setiap orang punya rumah yang layak untuk isolasi mandiri. Sementara menyewa secara mandiri, juga butuh dana tak sedikit.
“Pemerintah bisa menjadi solusi atas situasi ini, dengan memastikan ketersediaan kamar-kamar untuk isolasi mandiri. Ini juga saya yakin membantu mempercepat pemulihan pasien dan tidak menambah risiko penularan di luar,” tutur Puan.
Pembatasan mobilitas yang diperketat demi mencegah penularan Covid-19 terus meluas pun, memberikan tekanan ekonomi bagi rakyat kebanyakan. Pemerintah daerah sudah sepatutnya menjadi yang terdepan memastikan penanganan Covid-19 dan pemberian jaminan kesejahteraan rakyat bisa seiring sejalan.
“Perbanyak program pro-rakyat. Ringankan beban rakyat yang terdampak pandemi, baik langsung maupun tidak. Jangan sampai mereka lolos dari Covid-19, tetapi tak selamat dari kesulitan ekonomi,” ucap alumnus UI ini.
Puan pun meminta para pelaku ekonomi kecil tak ditinggalkan di situasi sulit seperti sekarang. Banyak dari mereka yang kini berwiraswasta dan menggantungkan hidup pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi.
“Dapur harus terus ngebul. Perut anak-anak dan keluarga di rumah juga tetap butuh diisi. Ini harus mendapat solusi agar penularan Covid-19 bisa dibendung,” ujar Puan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR pada Selasa (13/7/2021) pun mengakui penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terkait penanganan Covid-19 masih rendah.
Hingga akhir Juni 2021, sebut Sri Mulyani, serapan anggaran PEN baru mencapai Rp 252,3 triliun atau 36,1 persen dari pagu. Pos kesehatan pun dia sebut baru terserap Rp 47,71 triliun dari total pagu Rp 193,93 triliun. (b2n/foto: ist)
