JAKARTA, banuapost.co.id– Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah agar berhati-hati dalam mengelola dan menjaga rasio utang dalam batas aman sesuai undang-undang (UU).
“Dalam mengelola pembiayaan defisit, pemerintah agar penuh dengan kehati-hatian dan meningkatkan efisiensi biaya utang, serta menjaga komposisi portofolio utang yang optimal dalam menjaga stabilitas perekonomian serta memperhatikan kapasitas fiskal APBN untuk masa yang akan datang,” kata Puan, Senin (16/8).
Hal tersebut dikemukakan Puan setelah menerima pengantar RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya dari Presiden Joko Widodo.
Penyerahan pengantar RUU APBN 2022 dan Nota Keuangannya disampaikan Presiden Jokowi dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan. Wapres KH Ma’ruf Amin dan sejumlah jajaran Kabinet Indonesia Maju turut hadir.
Karena itu, Puan juga meminta agar belanja negara memiliki kualitas yang lebih baik. Sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.
“Rasionalisasi belanja negara yang memiliki kualitas spending better, ditandai dengan belanja yang efisien, produktif, menghasilkan multiplier effect perekonomian, dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah agar menjalankan kebijakan kualitas belanja spending better tersebut secara konsisten dan disiplin untuk semua kementerian dan lembaga,” paparnya.
Tak hanya itu, ia juga meminta pemerintah konsisten dalam belanja yang diarahkan pada reformasi SDM, reformasi birokrasi, efisiensi, infrastruktur pelayanan dasar, subsidi tepat sasaran, dukungan pembangunan infrastruktur daerah dan mitigasi bencana.
“Alokasi program dan anggaran kementerian lembaga harus disiplin diarahkan kepada kebijakan tersebut di atas, dan telah menjadi komitmen pemerintah yang disampaikan saat KEM PPKF,” ujarnya. (b2n/foto: ist)