JAKARTA, banuapot.co.id– Entry meeting atau komunikasi awal atas pemeriksaan laporan keuangan (LK) kementerian, lembaga dan pemerintah daerah sepanjang 2022, diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kamis (9/2).
Menurut anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit, pemeriksaan ini bersifat mandatory dan dilaksanakan setiap tahun.
“Tujuannya menilai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan output berupa opini atas laporan keuangan,” ucap mantan anggot DPR RI asal Partai Golkar ini.
Ke depan, lanjut Memet, sapaan familiarnya, entry meeting diharapkan dapat mendorong kualitas laporan keuangan melalui hasil pemeriksaan yang berkualitas.
Dalam entry meeting kali ini, Memet yang juga Ketua Umum Kosgoro itu memberikan apresiasi atas kehadiran menteri, gubernur, kepala badan dan kepala pimpinan DPRD se Jawa dan Sumatera.
“Saya benar-benar merasa bangga dan terima kasih, karena pada 2023 ini memang pelaksanaan dilakukan secara khusus, sebab BPK ingin melakukan pemeriksaan yang lebih matang dan lebih baik,” tuturnya.
Sesuai ketentuan, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah memang bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan oleh pemda.
Menurutnya, hal ini merupakan pertimbangan profesional dengan memperhatikan sejumlah hal. Yakni, sesuai dengan standar akuntasi pemerintahan kemudian kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan. Lalu kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, efektifitas sistem pengendalian internal. (ril/foto: ist)
