BANJARMASIN, banuapost.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin berkomitmen mendukung program Pemerintah Pusat yang menginginkan seluruh daerah di Indonesia untuk selalu menggunakan produk dalam negeri.
Menurut Sekda Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, salah satu bentuk konkrit komitmen Pemko Banjarmasin tersebut dengan mengagendakan kegiatan budaya bernuasa kearifan lokal seperti Banjarmasin Sasirangan Festival (BSF).
Dampak yang terjadi dalam gelaran rutin Pemko tersebut, bangkitnya perekonomian para pelaku UMKM khususnya para pengrajin sasirangan, semakin banyak masyarakat yang menyukai produk lokal, serta semakin dikenalnya kain khas Kalimantan Selatan ke tingkat nasional dan internasional.
“Tentunya kita di daerah sangat mendukung program pemerintah pusat ini, dan kita sangat sependapat dengan Bapak Presiden yang menyatakan, dengan kita membeli produk dalam negeri, otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan naik,” ujar Ikhsan Budiman usai mengikuti kegiatan Business Matching Produk Dalam Negeri tahap V, di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (15/3).
Presiden RI, Joko Widodo dalam arahannya dihadapan seluruh kepala daerah se-Indonesia menekankan agar seluruh pemerintah daerah dapat bijak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.
“Saya sudah mengingatkan berkali-kali, APBN itu uangnya didapatkan dari pajak rakyat, dikumpulkan dengan sangat sulit, tidak mudah. Kemudian kita belikan produk impor, inilah yang harus selalu saya ingatkan,” ucapnya.
Saat ini, jelas presiden lagi, tercatat sekitar 3,4 juta produk yang masuk e-katalog. Karena itu, ia mengimbau seluruh Kementerian, Lembaga, Pemprov, Pemkab ataupun Pemko untuk membeli barang-barang yang ada di e-katalog ini.
“Percuma kita koleksi e-katalog hanya di tonton saja, kalau tidak dibeli untuk apa. Tadi sudah disampaikan, targetnya 95 persen dari pagu anggaran barang dan jasa itu harus dibelikan produk-produk dalam negeri. Kalo ini bisa kita lakukan, industri dalam negeri dan UMKM kita semuanya akan hidup dan berkembang, tidak usah jauh-jauh cari investor,” ucapnya.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Jokowi meminta Menteri Perekonomian untuk merumuskan sebuah aturan berikut sanksinya, yang nantinya dapat digunakan memberikan efek jera kepada pemerintah daerah dan pusat yang masih uji nyali membeli produk luar negeri.
“Jadi untuk Kementerian, BUMN, Pemprov, Pemkab atau Pemkot, kalau masih coba-coba untuk beli produk import dari APBD, APBN ada sanksinya. Tolong dirumuskan, biar semua tetap bekerja dengan sebuah reward dan punishment,” tandas kepala Negara. (ril/foto: prokom)
