JAKARTA, banuapost.co.id– Pemerintah menetapkan larangan mudik, sebagai upaya mencegah mobilitas penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya yang dapat meningkatkan risiko penyebaran Covid-19.
“Setelah ASN, TNI-Polri dan pegawai BUMN, mudik semuanya kita larang,” ujar Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas tindak lanjut pembahasan antisipasi mudik melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Selasa (21/4).
Larangan mudik para ASN, TNI-Polri, serta pegawai BUMN dan anak perusahaannya, sebelumnya sudah ditetapkan pemerintah Kamis (9/4) lalu.
Dalam arahannya di rapat terbatas hari ini, Kepala Negara meminta jajaran terkait untuk segera melakukan persiapan mengenai kebijakan tersebut.
Keputusan terbaru mengenai larangan mudik ini, diambil setelah diperoleh hasil sejumlah kajian dan pendalaman di lapangan.
Berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan didapatkan data, terdapat 68 persen responden yang menetapkan untuk tidak mudik di tengah pandemi Covid-19. Namun masih terdapat 24 persen yang bersikeras untuk tetap mudik, dan 7 persen yang telah mudik ke daerah tujuan.
Keputusan larangan mudik, juga dilakukan setelah pemerintah mulai menggulirkan bantuan sosial (bansos) untuk wilayah DKI Jakarta yang akan dilanjutkan untuk masyarakat menengah ke bawah di wilayah Bodetabek.
“Bansos sudah mulai dilaksanakan kemarin. Pembagian sembako untuk Jabodetabek, kemudian Kartu Prakerja sudah berjalan. Minggu ini juga bansos tunai sudah dikerjakan. Dari sinilah kemudian saya ingin mengambil sebuah keputusan,” tuturnya.
Seperti disampaikan dalam sejumlah kesempatan, bantuan sosial bagi warga menengah ke bawah di wilayah Jabodetabek, selain untuk membantu yang terdampak Covid-19, juga agar warga mengurungkan niatnya mudik ke daerah asal. (yb/din/foto: rusman)
