JAKARTA, banuapost.co.id– Ketua DPR RI, Puan Maharani, berharap investasi yang masuk ke Indonesia dapat menggerakkan perekonomian dan menyerap tenaga kerja.
“Dengan menarik dana investasi tiga kali lipat sekitar Rp 225 triliun, tentu akan menggerakkan ekonomi dan mengatasi pengangguran sesuai semangat UU Cipta Kerja,” harap Puan.
Harapan dikemukakan Puan ketika menerima Surat Presiden RI tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Surat Presiden RI No R-03/Pres/01/2021 itu berisi nama-nama Dewan Pengawas LPI.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan surat tersebut kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Selasa (12/1) siang.
“Pembentukan LPI atau Sovereign Wealth Fund (SWF) merupakan amanat UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker),” ungkap Puan.
Sesuai Pasal 165 UU Ciptaker, sambung Puan, pembentukan LPI dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai aset secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.
“Organ LPI terdiri atas Dewan Pengawas dan Dewan Direktur. Dewan Pengawas terdiri dari menteri dan unsur profesional yang diangkat oleh Presiden,” ujar perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI tersebut.
Nantinya, menurut Puan, nama-nama yang dikirim Presiden Joko Widodo sebagai Dewan Pengawas LPI akan dikonsultasikan dengan DPR RI.
“Dikonsultasikan dengan DPR. Sesuai UU Ciptaker, lembaga ini mulai beroperasi Januari 2021,” ujar alumni Universitas Indonesia tersebut.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan menyiapkan modal awal sekitar Rp 15 triliun hingga 75 triliun untuk membentuk LPI atau SWF.
Dengan modal awal sebesar itu, menurut Sri Mulyani, LPI akan mampu menarik atau mengelola investasi yang masuk ke Tanah Air sekitar Rp 225 triliun atau tiga kali lipat dari modal awal. (yb/b2n/foto: ist)
