Hari Pangan Sedunia (HPS), 16 Oktober 2018 di Provinsi Kalsel, seperti berbeda dengan perayaan-perayaan sebelumnya. Peringatan ke-38 terasa lebih spesial dan menarik, tentunya bagi masyarakat provinsi tertua di Pulau Kalimantan ini.
Spesialnya, untuk kesekian kalinya Presiden Ir Joko Widodo datang, sekaligus akan melakukan panen perdana. Sementara menariknya, puluhan duta besar negara sahabat serta para peneliti pertanian dunia pun juga akan berhadir sebagai tamu undangan.
Provinsi Kalsel, khususnya Desa Jejangkit, Barito Kuala (Batola), kini mendunia karena sebagai tempat pelaksanaan hari puncak HPS, 18 Oktober nanti, meski dunia juga tengah dilanda krisis.
Bagi Kalsel sebagai tuan rumah, setidaknya 4.000 hektar lahan yang selama ini bak ‘raksasa sedang lelap’ dibangunkan untuk jadi mediasi penanaman biji-biji padi.
Bahkan gawi akbar yang dikomandani langsung Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, melibatkan semua elemen masyarakat dalam bercocoktanamnya, entah itu ASN lingkup Pemprov Kalsel, kabupaten, ibu-ibu PKK, jurnalis hingga pelajar SMP dan SMA.
Dengan luas lahan yang dibuka hingga ribuan hektar, kondisi demikian tentunya akan menjadi sejarah baru bagi perkembangan pangan di provinsi ini. Bisa jadi pula kelak Kalsel sebagai salah satu provinsi penyangga ketahanan pangan nasional.
Sementara di tengah gebyar HPS kali ini, krisis pangan telah dengan nyata mengacaukan pasar pangan, melambungkan harga pangan, merontokkan usaha-usaha berbasis pangan, mengguncang stabilitas, menyulut gejolak sosial, dan bahkan merangsang naluri peperangan.
Sebelumnya, pangan dunia juga terpolusi wabah flu burung, penyakit mulut dan kuku (aphtae epizooticae), radang limpa (antraks), sapi gila, dan polusi produk transgenik.
Pada tataran nasional, kasus-kasus polusi pangan yang terungkap juga beragam. Sebut saja kasus beras berpemutih sintetis, sayur kacang kalengan kedaluwarsa, daging dan ikan berformalin, daging berpewarna sintetis, ikan asin berformalin, bakso daging dan bakso berformalin dan daging daur ulang.
Belajar dari krisis 1998, di mana sektor pertanian, perikanan dan perkebunan terbukti survive dan berkontribusi nyata terhadap perekonomian, layak dikedepankan sebagai andalan untuk memacu terwujudnya kedaulatan dan ketahanan pangan serta kebangkitan ekonomi Indonesia.
Syaratnya, pemihakan harus nyata dan konsisten, baik dalam pengelolaan lingkungan, sumber daya, usaha agribisnis, rantai pasok, rantai pasar, agroindustri, terencana, terintegrasi, dan terkoordinasi. Sehingga lebih kondusif dan siap bagi terciptanya surplus produksi yang riil, bermutu, dan berdaya saing ketika dilempar ke pasar global.
Selama ini pemerintah melalui Bulog membeli gabah dan beras bukan dari petani. Melainkan dari pedagang beras yang terkonsentrasi di tangan segelintir distributor besar yang bertindak sebagai oligopolis pasar.
Jumlah penjual yang sangat terkonsentrasi, menyebabkan setiap kenaikan harga gabah/beras yang merupakan peningkatan defisit APBN, lebih banyak jatuh bukan pada petani. Tetapi hanya dinikmati segelintir pedagang.
Dengan perannya sebagai market leader, Bulog seharusnya dapat melakukan distribusi yang baik, sehingga terjadi pemerataan. Namun di lapangan, oknum-oknum Bulog ‘bermesraan’ dengan para bandar beras. Sehingga motifnya bukan lagi pemerataan untuk kesejahteraan. Melainkan motif bisnis yang akan didapatkan oleh mereka yang sanggup membayar harga lebih tinggi.
Dengan kondisi seperti itu, pada akhirnya produk beras petani tidak dapat terdistribusi seluruhnya. Akibatnya pun banyak beras petani yang busuk dan dibuang karena Bulog tidak mau menampungnya.
Ada beberapa hal yang kiranya menjadi rekomendasi agar kebijakan perberasan nasional benar-benar mensejahteraan rakyatnya. Pertama, peningkatan produktivitas padi. Riset-riset mengenai benih unggul dan pengembangan teknologi harus terus dikembangkan.
Selain itu, pemerintah harus membangun infrastruktur irigasi serta menyediakan pupuk dan pestisida dengan harga murah. Dengan demikian, biaya produksi yang dikeluarkan petani tidak terlalu besar. Sehingga harga beras di pasar pun akan relatif murah.
Kedua, perbaikan pola distribusi beras antardaerah. Apabila Bulog masih juga main mata dengan bandar beras nakal, maka distribusi dapat dilakukan oleh masing-masing daerah.
Misalkan Provinsi A memiliki surplus beras, sedangkan Provinsi B minus. Maka antara kedua pemerintah provinsi itu dapat membuat memorandum of understanding (MoU) untuk melakukan perdagangan beras. Dengan cara seperti itu, surplus beras petani bisa terdistribusi.
Ketiga, menghentikan impor beras. Adanya beras impor yang harganya jauh lebih murah, membuat beras petani lokal tidak dapat dijual karena harganya tidak mampu bersaing.
Dengan dihentikannya impor beras, selain dengan sendirinya produktivitas padi akan menjadi fokus, pemerintah juga harus lebih serius membuat kebijakan yang berpihak kepada petani yang notabene rakyatnya sendiri. (yebe/aktivis media/foto: iman)
