PALANGKA RAYA– KPU Kalteng masih terus melakukan perbaikan daftar pemilih sementara (DPS) maupun daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) akan dilaksanakan 2019 mendatang.
Dua permasalahan ini merupakan kendala yang paling banyak mengemuka dalam diskusi publik “Gerakan Melindungi Hak Pilih #GMHP” yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng, Jumat (12/10) pagi.
Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang sebenarnya memenuhi syarat sebagai pemilih, namun tak terdaftar dalam DPS maupun DPT.
Penyebabnya, identitas kependudukan mereka seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lainnya, masih dalam proses, atau bahkan belum dibuat sama sekali.
Selain karena keengganan warga dalam mengurus identitas kependudukannya, proses pembuatan oleh pemerintah juga tak berjalan baik. Misalnya, proses perekaman data sering terkendala perangkat, hingga kosongnya blangko KTP-e.
Masih banyaknya masyarakat yang belum terdata sebagai pemilih akibat masalah identitas kependudukan ini, diakui Katiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kalteng, yang hadir selaku narasumber.
“Di Kalteng, prosentase warga yang belum melakukan perekaman sekitar 18 persen. Kita upayakan pada November sudah terselesaikan, sehingga yang belum masuk DPT Pemilu 2019 dapat dimasukkan di data perbaikan kedua,” katanya.
Terkait hal ini, narasumber KPU Kalteng, Wawan, mengatakan, pada prinsipnya KPU selalu mengakomodir permintaan warga untuk masuk ke DPT Pemilu 2019.
Dijelaskan Wawan, tahapan pileg dan pilpres di wilayah Kalteng telah selesai penyusunan DPS dan DPT. Fase saat ini adalah perbaikan data tahap pertama.
Adapun narasumber lain dalam kegiatan ini, Siti Wahidah dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Arief dari Kemenkum dan HAM, serta Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, H Sutransyah.
Kegiatan diikuti sekitar 100 peserta, di antaranya kalangan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, perwakilan dinas dan instansi terkait, tokoh masyarakat, organisasi, dan partai politik peserta pemilu. (sut/foto: ist)
