JAKARTA, banuapost.co.id–
Presiden Joko Widodo bersyukur atas capaian pemerintah pusat yang kembali
memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK).
WTP atas laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018 melalui
pemeriksaan BPK ini, merupakan capaian ke tiga kali berturut-turut sejak 2016.
Apresiasi disampaikan presiden saat memberikan sambutan
dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2018 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)
II 2018 di Istana Negara, Rabu (29/5).
“Alhamdulillah, kita wajib bersyukur ke hadirat
Allah SWT untuk 3 tahun berturut-turut sejak 2016, pemerintah pusat mendapatkan
WTP dari BPK, dan juga untuk laporan pemeriksaan LKPP 2018,” kata presiden.
Sebelumnya, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyampaikan, sebanyak 82 Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
(LKBUN) mendapatkan opini WTP.
Jumlah tersebut mencapai 95 persen dan terjadi
peningkatan dibanding tahun lalu dengan 80 laporan mendapatkan WTP. Sementara
sebanyak 4 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 1 LKKL
memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).
“Dari hasil pemeriksaan LKPP, saya lihat ada
peningkatan jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan WTP. 2016 74, 2017 80, 2018 82. Artinya, ini sudah
mencapai 95 persen dari jumlah K/L yang ada. Serta ada penurunan entitas
pemeriksaan yang mendapatkan WDP. Dari 8 di 2016, menjadi 6 di 2017, dan 4 di 2018,”
kata presiden menanggapi laporan yang disampaikan.
Ke empat kementerian atau lembaga yang mendapatkan opini
WDP, yaitu KPU Kemenpora, Kementerian PUPR, dan KPK. Sementara satu kementerian atau lembaga yang
mendapat opini TMP, Badan Keamanan Laut.
Terhadap hal tersebut, Kepala Negara mengingatkan agar
kementerian atau lembaga yang mendapatkan opini WDP maupun TMP, bisa segera
melakukan koordinasi dan terobosan untuk menyelesaikan beberapa temuan dari
BPK.
“Saya minta segera dilakukan koordinasi dan
terobosan untuk menyelesaikan beberapa temuan dari BPK seperti yang sudah
disampaikan, sehingga tahun depan menjadi lebih bagus dan memperoleh WTP,”
imbuhnya.
Kepala Negara juga mengingatkan kepada semua kementerian
atau lembaga agar benar-benar membenahi, menjaga, dan memaksimalkan pengelolaan
keuangan rakyat.
“Ini adalah pertanggungjawaban konstitusional kita
kepada negara dan pertanggungjawaban moral kita kepada rakyat. Yang namanya
uang negara uang rakyat, harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan
rakyat,” tandasnya.
Di penghujung sambutannya, presiden menyampaikan
apresiasinya atas kerja keras seluruh jajaran BPK, sehingga Laporan Hasil
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Ikhtisar Hasil
Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2018 bisa diterima dengan baik.
“Beberapa rekomendasi yang disampaikan BPK tadi
kepada pemerintah untuk perbaikan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban APBN
tahun mendatang akan segera pemerintah tindaklanjuti,” pungkasnya. (yb/din/foto:laily rachev)
