BOGOR, banuapost.co.id–
Memimpin sidang kabinet paripurna untuk membahas sejumlah hal yang berkaitan
dengan ekonomi, Presiden Joko Widodo ingin
ekspor dan investasi ditingkatkan. Sidang kabinet digelar di Ruang Garuda,
Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7).
Dalam pengantarnya, presiden meminta seluruh jajarannya
untuk mencermati data terbaru yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam data BPS disebutkan, nilai ekspor dan impor Indonesia mengalami
penurunan.
Ekspor Indonesia selama Januari-Mei 2019 secara year on year, turun 8,6 persen.
Sementara untuk impor, selama periode yang sama, juga turun 9,2 persen. Hal ini
berarti neraca perdagangan Indonesia sampai Mei 2019 mengalami defisit sebesar
USD2,14 miliar.
“Coba dicermati angka-angka ini. Kenapa impor begitu
sangat tinggi. Kalau didetailkan lagi, migas (minyak dan gas) ini naiknya gede
sekali. Hati-hati di migas. Pak Menteri ESDM yang berkaitan dengan ini, Bu
Menteri BUMN yang berkaitan dengan ini. Karena remnya paling banyak ada di
situ,” ujar presiden mengingatkan.
Terkait dengan ekspor, secara khusus Kepala Negara
menyebut ada banyak peluang yang bisa dimanfaatkan. Perang dagang yang masih
berlangsung antara Tiongkok dengan Amerika Serikat (AS), menurut presiden,
harus bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ekspor ke AS.
“Kesempatan ekspor kita untuk masuk ke Amerika ini
besar sekali dengan pengenaan tarif terhadap barang-barang atau produk dari
Tiongkok. Ini kesempatan kita untuk menaikkan kapasitas dari pabrik-pabrik atau
industri-industri yang ada,” imbuhnya.
Tak hanya memanfaatkan faktor eksternal, presiden juga
mendorong seluruh jajarannya untuk memberikan insentif-insentif terhadap
berbagai peluang ekspor yang ada. Dengan demikian, diharapkan para pelaku usaha
bisa menembus pasar-pasar internasional.
“Kalau kita hanya rutinitas, tidak bisa memberikan
insentif-insentif khusus bagi eksportir, baik yang kecil atau besar, maupun sedang
ataupun insentif-insentif yang berupa bunga misalnya, ya sulit untuk mereka
bisa tembus, baik ke pasar yang tadi saya sampaikan maupun ke pasar-pasar baru
yang ada,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, presiden juga membahas soal
investasi, terutama yang berkaitan dengan kemudahan berusaha. Sekali lagi
Kepala Negara mengingatkan para menterinya untuk bisa mempermudah izin usaha,
khususnya untuk investasi yang berkaitan dengan ekspor maupun barang-barang
substitusi impor.
“Tapi kejadian yang ada di lapangan tidak seperti
itu. Dari Kementerian Kehutanan misalnya masih lama, ini urusan lahan. Urusan
kecil, tapi ya ini menghambat,” kata presiden.
Sementara di bidang pariwisata, Kepala Negara
mencontohkan kondisi di Manado, Sulawesi Utara, yang baru saja ia kunjungi
pekan lalu. Menurutnya, banyak pihak yang ingin membangun hotel di Manado,
tetapi terkendala masalah perizinan yang tidak segera terselesaikan.
“Hal seperti ini kalau bicara detail, kita ini
terbelit oleh rutinitas dan tidak berani melihat problem dan
tantangan-tantangan yang riil kita hadapi. Sampai kapanpun kita tidak bisa
menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Saya kira, kerja yang terintegrasi,
kerja tim antarkementerian, yang harus didahulukan,” tandasnya. (yb/din/foto: rusman)
