PALU, banuapost.co.id–
Di tengah sengatan matahari setibanya di Kota
Palu, Provinsi Silaewesi Tengah, Selasa (29/10) siang, Presiden Joko Widodo dan
Ibu Negara Iriana, langsung meninjau proyek penyediaan hunian tetap bagi korban
gempa.
Sebelumnya, presiden dan rombongan juga meninjau korban pascagempa
Ambon. Bertolak dari Kota Manise dan mendarat di Kota Palu sekitar pukul 11:10
Wita.
Kepada awak media seusai peninjauan, presiden mengakui perkembangan
proyek agak terhambat oleh masalah pembebasan lahan.
Namun sudah ditangani setelah dirinya menelepon langsung
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil.
“Ya, ini setelah lebih dari setahun memang
progress-nya agak lambat karena masalah yang berkaitan dengan lahan, pembebasan
lahan, terutama untuk relokasi hunian tetap,” ujar Kepala Negara di lokasi
proyek hunian tetap Duyu di Kecamatan Tatanga.
Setelah masalah lahan selesai, lanjut presiden, hal
berikutnya yang sedang dikerjakan, proses lelang. Setelah proyek hunian tetap
Duyu ini selesai, proyek serupa di Kabupaten Sigi juga akan dilelangkan,
sebelum masuk ke tahapan konstruksi.
“Memang ini bukan pekerjaan kecil. Ada 11 ribu
hunian rumah yang harus kita siapkan, relokasi. Contoh di sini, ini baru yang
sudah siap dikerjakan untuk 450 (rumah). Yang di Sigi 1.500 (rumah), tetapi yang
dalam proses lelang 500 (rumah). Ini juga semuanya seperti itu,” paparnya.
Kepala Negara sendiri berharap proses konstruksi bisa
segera dimulai di awal tahun. Pengerjaan konstruksi hunian tetap Duyu akan
dilakukan secara pararel dengan proyek di Sigi pada Januari 2020.
“Kita harapkan pertengahan sampai akhir tahun bisa
diselesaikan semuanya,” imbuhnya.
Selain rekonstruksi rumah warga, pemerintah juga akan
memperbaiki fasilitas-fasilitas publik, seperti bandara dan pelabuhan.
Menurut Kepala Negara, perbaikan akan segera dilakukan
setelah proses lelang selesai. Karena anggaran untuk rehabilitasinya sudah
siap.
Adapun untuk perbaikan di sektor pertanian, pemerintah
akan memprioritaskan pengerjaan irigasi untuk mengairi lahan pertanian seluas
1.700 hektare dari total kebutuhan 7.000 hektare yang dikerjakan tahun ini.
“Irigasi ini akan dikerjakan terlebih dahulu tahun
ini untuk 1.700 hektare tanah pertanian dari kebutuhan 7.000 hektare. Ini juga
akhir tahun depan selesai 1.700. Kemudian 2021 akan diselesaikan semuanya untuk
yang 7.000 hektare,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam
peninjauan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menhub Budi Karya Sumadi, Mensos Juliari
Batubara, Kepala BNPB, Doni Monardo, Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, dan
Walikota Palu, Hidayat. (yb/din/foto:
setneg)
