BANJARBARU, banuapost.co.id– Sering terlambatnya dana transfer APBN ke daerah, terutama ke Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dikeluhkan Bupati H Sukamta.
Keluhan dikemukakan Kamta, sapaan akrabnya, ke Tim Badan
Anggaran DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalsel dalam pertemuan
di Ruang Rapat H Maksid Setdaprov, Senin
(24/2) pagi.
“Akibat keterlambatan, menyebabkan pemerintan daerah
dianggap tidak maksimal dalam menggunakan dana transfer tersebut,” ujarnya.
Keterlambatan hingga lintas tahun, lanjut Kamta,
menyebabkan memunculkan silva yang cukup besar, karena ditransfer saat anggaran
berjalan.
Oleh sebab itu, menurut Kamta, pemerintah daerah berharap
agar dana transfer tersebut dapat ditransfer tepat waktu. Sehingga tidak
menimbulkan silva yang cukup besar.
Menyinggung soal anggaran dana desa pemerintah pusat,
diakui Kamta sangat terasa manfaatnya bagi kemajuan dan pembangunan desa.
Dari evaluasi indeks desa membangun yang dilaksanakan
Kementrian Desa di Tanah Laut, mendapat peningkatan yang signifikan.
Di 2018, desa sangat tertinggal ada 2. Sementara di 2019
tersisa 1 desa yang akan diselesaikan sebelum 2022. Sedang untuk desa
tertinggal, 2018 berjumlah 55 desa. Saat ini tersisa 15 desa.
Sedang desa berkembang, 2018 berjumlah 66 desa. Saat ini
meningkat menjadi 89 desa. Desa maju, 2018 berjumlah 7 desa, dan di 2019 juga
mengalami peningkatan menjadi 25 desa.
“Saya kira ini adalah ukuran. Dengan adanya dana desa,
memberikan dampak yang sangat positif terhadap peningkatan pembangunan di
pedesaan.” Imbuh Kamta.
Sementara menurut Cuncun Ahmad Syamsul Rizal, Ketua
Rombongan Tim Badan Anggaran DPR RI, Kabupaten Tanah Laut adalah kabupaten yang
diprioritaskan. Karena dalam kegiatan dihadiri langsung bupatinya.
“Sesuai dengan daftar hadir, Bupati Tanah Laut adalah
satu-satunya bupati yang hadir dalam kegiatan ini. Oleh sebab itu, menjadi
Kabupaten Kota yang kami prioritaskan,” tandasnya.
Kunker Tim dari Jakarta ini, dalam rangka menghimpun masukan,
saran dan rekomendasi tentang kebijakan penerimaan, pengalokasian dana transfer
ke daerah dan dana desa dalam APBN.
Turut hadir Gubernur Kalsel, H Syahbirin Noor, Ketua DPRD
H Supian HK, Sekdaprov Haris Makkie, Bupati, Wali Kota se-Kalsel, serta pejabat
Pimpinan SKPD Lingkup Pemprov Kalsel. (zkl/foto:
ist)
