SUKAJAYA, banuapost.co.id- Presiden Joko Widodo mendoromg pendekatan vegetaif dalam penanganan bencana, baik itu banjir maupun longsor, di samping pendekatan fisik.
“Seperti ini mulai kita dekati. Sehingga ekosistem
yang ada tidak terganggu dan rusak, karena memang kita perbaiki. Misalnya saya
berikan contoh di Sukajaya ini,” kata presiden di Kebun Bibit Desa Pasir
Madang, Kecamatan Sukajaya.
Presiden mengungkap hal itu ketika meninjau lokasi
bencana di Harkatjaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Senin (3/2).
Kunjungan ini kali
kedua dilakukan Kepala Negara ke desa tersebut, untuk melihat bangunan dam
penahan longsor dan pembuatan bronjong kawat di daerah yang sempat dilanda
longsor, awal Januari 2020 lalu.
Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 10:04 WIB dengan
didampingi Menteri PUPRakyat, Basuki Hadimuljono, dan Kepala Staf Kepresidenan,
Moeldoko.
Di lokasi, presiden disambut Menteri LH dan Kehutanan,
Siti Nurbaya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan Bupati Bogor, Ade Yasin.
Untuk daerah Sukajaya sendiri, menurut presiden, pemerintah
menyiapkan kurang lebih 92 ribu bibit tanaman.
Bibit tanaman terdiri atas tanaman yang memiliki nilai
ekonomi, seperti jengkol, durian, sirsak, hingga petai, dan tanaman yang
berfungsi untuk memperbaiki ekosistem, seperti tanaman vetiver dan sereh wangi.
“Ini yang akan terus kita dekati dengan cara-cara
itu. Sehingga kita harapkan dengan dua pendekatan ini, bencana banjir dan
longsor bisa kita selesaikan,” jelasnya.
Untuk diketahui, selepas melakukan peninjauan lokasi
terdampak bencana longsor di Harkatjaya, presiden beranjak menuju Desa Pasir
Madang, berjarak sekitar setengah jam dari lokasi peninjauan, untuk melakukan
kegiatan penanaman bibit di kebun bibit desa.
Kegiatan disebut presiden sebagai bagian dari kegiatan
untuk mengedukasi masyarakat, terkait pendekatan vegetatif dalam penanganan
bencana.
Secara khusus, presiden meminta masyarakat setempat agar
memanfaatkan tanaman bernilai ekonomis serta tidak merusak tanaman pencegah
longsor, seperti vetiver.
“Saya kira nanti dari Kementerian LHK menanam sambil
mengedukasi masyarakat, karena yang menanam juga masyarakat,” katanya.
Terkait dengan program tersebut, presiden mengatakan, pemerintah
telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,9 triliun untuk seluruh Indonesia pada 2020.
Pemerintah juga telah memetakan, tidak hanya daerah yang
terkena bencana, tetapi juga daerah lain yang berpotensi mengalami kerusakan
ekologi.
Terkait dengan penambangan liar yang ada di daerah tersebut,
presiden menyebut Kementerian LHK sudah melakukan upaya penutupan. Meski
demikian, ia menggarisbawahi agar area bekas penambangan, direhabilitasi kembali.
Adapun untuk relokasi korban bencana, Kepala Negara telah
meminta Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bogor untuk segera menentukan lokasi. Jika nantinya
akan memakai lahan PT Perkebunan Nusantara (Persero), maka pemerintah pusat
yang akan menanganinya.
“Kalau itu bagian dari pemerintah pusat, akan
langsung saya perintahkan Menteri BUMN segera diberikan secepat-cepatnya.
Begitu land clearing selesai, PU langsung masuk, secepatnya. Kita sudah siap. Hanya
tinggal penentuan lokasi dari Pak Gubernur sama Bu Bupati,” tandasnya. (yb/din/foto: setneg)
