BATULICIN, banuapost.co.id– Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar rapat koordinasi terkait tindaklanjut verifikasi data bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa dan penyusunan Rencana Anggaran Belanja Desa (RAPBDes) TA 2021.
Rakor di Mahligai Bersujud Kapet, Kecamatan Simpang Empat, Rabu (16/9), dihadiri beberapa SKPD terkait dan Camat se Tanbu.
Kepala Dinas PMD, Nahrul Fajeri, dalam paparannya mengemukakan beberapa kendala yang dihadapi, baik SKPD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa hingga Ketua RT.
Seperti data penerima yang tumpang tindih, NIK penerima yang tidak terdaftar, hingga kesalahan data pada NIK penerima.
“Kendala yang ditemui, berpengaruh dalam proses penyaluran BLT kepada penerima manfaat,” katanya.
Selain itu, lanjut Nahrul, berdasarkan peraturan yang dikeluarkan kementerian keuangan, desa juga diharuskan untuk mengalokasikan dana desanya untuk BLT.
Dana desa yang digunakan untuk BLT berkisar 25 hingga 35 persen dari jumlah APBDes yang ada. Apabila melihat kondisi tersebut, maka ada beberapa desa yang akan mengalami defisit anggaran.
“Persoalan bakal ada defisit anggran inilah yang harus dicari solusinya, supaya masyarakat dapat dilayani dengan baik,” imbuh Nahrul.
Begitupun dengan penyusunan RAPBDes 2021, menurut Nahrul, Dinas PMD telah menyusun waktu kerja agar penyusunannya bisa selesai tepat waktu.
Penyusunan RAPBDes dimulai pada September hingga proses penginputan di sistem pada Desember. Penyusunan ini akan banyak melibatkan pihak kecamatan dalam pembahasannya. Karena itu, jangan sampai ada tumpang tindih kegiatan. (jack/foto: ist)
