BANJARMASIN, banuapost.co.id– KPK, KPU, Bawaslu dan Kemendagri berikan pembekalan pilkada berintegritas melalui webinar yang dihelat bersamaan di 4 provinsi di Indonesia, Rabu (18/11). Ke-4 provinsi, Kalsel, Sulsel, Bangka Belitung, dan DI Yogyakarta.
Narasumber dalam webinar ini, Fritz Edward Siregar (anggota Bawaslu RI), Ilham Saputra (anggota KPU RI), Nawawi Pomolango (pimpinan KPK) dan Sugeng Hariyono (Kemendagri RI).
Plt Gubernur Kalsel, H Rudy Resnawan, yang turut hadir mengapresiasi pembekalan yang diberikan. Karena sangat penting guna menjaga situasi dan kondisi daerah tetap kondusif menjelang, saat dan pasca pilkada.
“Penyelenggaraan pilkada 2020 di beberapa daerah di Indonesia, merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari implementasi demokrasi yang telah kita sepakati bersama,” ujar Rudy dalam sambutannya.
Karena itu, proses maupun hasil penyelenggaraan pilkada secara langsung, harus dijaga integritasnya dalam rangka mencapai salah satu tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu penguatan demokrasi di daerah.
Meseki pilkada kali ini dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, esensinya tetap sama. Pilkada diselenggarakan untuk mewujudkan terpilihnya kepala daerah yang jujur, amanah, dan berintegritas.
Selama ini, menurut Rudy, Kalsel dikenal sebagai daerah yang kondusif pada tiap penyelenggaraan pilkada. Berkaca dari pengalaman pilkada serentak 2015 dan 2018, kontestasi pemilihan kepala daerah di Kalsel, tidak merusak soliditas dan persatuan warga.
“Hal ini tidak terlepas dari upaya penyelenggara pemilu di daerah, khususnya KPU dan Bawaslu, dalam menjaga integritas pilkada,” katanya.
Oleh sebab, sambung Rudy, pilkada tahun ini, diharapkan kondusivitas ini dapat dijaga dan dipertahankan.
Beberapa langkah yang perlu dilakukan, komitmen para calon bersama-sama menjaga integritas, mencegah ekses negatif dalam tahapan-tahapan pilkada yang dapat berdampak kurang baik bagi masyarakat.
Melalui kegiatan pembekalan ini, KPK dapat memberikan gambaran secara tegas dan utuh, terkait batasan-batasan serta potensi korupsi yang perlu diketahui, baik para calon kepala daerah, maupun pihak penyelenggara pilkada.
“Dengan demikian siapapun kepala daerah yang terpilih nanti, mereka diharapkan dapat melalui proses pilkada ini secara berintegritas. Sehingga yang memimpin tidak tersandera kepentingan apapun,” pungkasnya. (oie/foto: olivia)
