BANJARMASIN, banuapost.co.id– Forum Pemuda Banua Bersatu (PBB) tampaknya mulai gerah dengan tensi politik menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Kalsel di 827 TPS di tiga kecamatan dua kabupaten dan satu kota, 9 Juni mendatang.
Karena itu, PBB selain mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan manuver politik salah satu paslon, juga mengingatkan untuk tidak memecah belah masyarakat Kalsel dengan opini seakan menjadi yang terzalimi.
Wanti-wanti tersebut disampaikan Rikval Fachruri dalam konferensi pers di Rattan Inn, Kamis (15/4), seiring dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan calon Gubernur Kalsel, Denny Indrayana
“Demi menjaga kondusifitas banua, kita ingin PSU berjalan lancar tanpa ada kendala akibat pembentukan opini hingga dapat meresahkan serta membingungkan masyarakat,” tegas Rikval.
Menurut Rikval, pernyataan Denny Indrayana berkaitan dengan Bawaslu Kalsel yang menilai tidak profesional dengan membiarkan terjadinya berbagai dugaan kecurangan di wilayah PSU, telah mempermalukan Bawaslu.
“Karena itu kami mengimbau Prof Denny menarik pernyataannya itu. Sebagai elite pusat yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan Ham, tidak semestinya dan tidak etis memberikan contoh kepada masyarakat dengan mempermalukan Bawaslu Kalsel secara terbuka,” katanya.
Kalau memang sang profesor menemukan kecurangan di lapangan, lanjut Rikval, sebaiknya melapor secara resmi ke Bawaslu.
“Beliau titelnya kan profesor hukum tata negara. Melapor secara resmi saja ke Bawaslu Kalsel jika memang telah dicurangi atau mengetahui adanya kecurangan. Tak perlu terus berkoar-koar melalui media sosial yang justru meresahkan masyarakat, sehingga warga banua bertanya-tanya,” imbuhnya.
Sebagai mantan pejabat di era pemerintahan SBY, l, sambung Rikval, sudah seharusnya Denny memahami adat, budaya, akhlak serta tatanan masyarakat yang ada di Kalsel.
“Hargai kami sebagai warga Kalsel yang selama ini hidup tentram, damai dan tidak ingin berkonflik. Seandainya tanah banua ini dinodai dengan kepentingan politik ataupun ada kepentingan tersembunyi yang dapat merugikan, kami sebagai warga Kalsel, terutama pemuda dalam forum PBB, akan melawan,” tandasnya.
Forum PBB, lanjut Rikval, mendukung penuh apapun yang dilakukan KPU, Bawaslu dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kalsel, dalam menyelenggarakan PSU di 827 TPS yang jujur, adil dan bermartabat. (oie/foto: olivia)
