BANJARMASIN, banuapost.co.id–
Siapa pun nantinya yang akan menjadi Ketua DPRD Kalsel, sebagaimana tiga nama
kader Partai Golkar yang diusulkan ke DPP partai belambang pohon beringan itu, semoga
tidak salah pilih.
“Siapa pun nanti hasil putusan pengurus pusat, semoga
nama-nama yang diajukan ke DPD Partai Golkar Kalsel, tidak salah pilih,” tegas Ahmadi
Noor Supit, anggota Komisi XI DPR RI, Jumat (9/8).
Menurut Memet, sapaan akrab mantan Ketua Badan Anggaran
DPR RI asal Partai Golkar itu, DPD Golkar Kalsel tentunya punya pertimbangan
yang sangat rasional mengajukan tiga nama, Karli Hanafi Kalianda, H Supian HK
dan Hj Syarifah Rogayah, untuk menduduki kursi sebagai Ketua DPRD Kalsel
tersebut.
Bahkan nama tiga kader itu, lanjut Memet, sebelum
diajukan ke DPP Golkar, tentunya sudah melalui proses musyawarah mufakat, rapat
internal DPD Golkar Kalsel.
Seperti diketahui, dua di antara tiga nama tersebut,
sebelumnya tidak pernah terdengar ke permukaan. Justru nama mantan Bupat Batola,
H Hasanuddin Murad, dan H Supian HK dan HM Rusli, yang diprediksi sebagai calon
kuat Ketua DPRD Kalsel.
Namun belakangan muncul konflik terbuka antara Puar
Junaidi, legislator Golkar DPRD Kalsel, dengan Ketua DPRD Banjar, HM Rusli, hingga mengelinding ke Polda Kalsel dan
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah XI Kalimantan.
Tak urung akibat konflik terbuka ini, putra tokoh pendiri
Sekber Golkar Anang Adenansi, Anang Rosadi Adenansi angkat bicara. Ia minta Dewan
Penasihat dan Dewan Pertimbangan Golkar Kalsel segera turun tangan. Ini mengingat,
baik HM Rusli maupun Puar Junaidi merupakan kader beringin terbaik.
Terlebih lagi, Ketua DPD Partai Golkar, H Sahbirin Noor, belum
memberikan pernyataan secara resmi atas perseteruan sesama kader Golkar itu.
Paman Birin, sapaan akrabnya, usai menghadiri rapat
paripurna di gedung DPRD Kalsel, Kamis (8/8) siang, enggan menjawab pertanyaan awak
media dengan langsung masuk ke dalam mobil.
Begitupun dengan Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalsel, H
Supian HK, juga enggan mmberikan komentar. “Silahkan tanya sama Ketua DPD
(Golkar Kalsel),” kata Supian HK sambil berlalu.
Keprihatinan juga disuarakan Akhmad Husaini, salah satu
tokoh pemuda Gambut, Kabupaten Banjar. Menurutnya, dengan raihan kursi
terbanyak di DPRD Kalsel serta rata-rata merebut jatah pimpinan dewan di 13
kabupaten dan kota se-Kalsel, sepatutnya konflik antar kader tak perlu
meruncing.
“Saya menduga, konflik ini muncul akibat perebutan kursi
Ketua DPRD Kalsel. Padahal H Rusli sendiri, merupakan peraih suara terbanyak di
Pemilu 2019 untuk pemilihan anggota DPRD Kalsel,” kata Ketua LSM Komite Anti
Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel iitu.
Menurut Husaini, ketokohan HM Rusli di Kabupaten Banjar,
khususnya di Golkar, tak bisa dipandang sebelah mata. Karena terbukti sebagai
pendulang suara terbanyak mengalahkan nama-nama besar lainnya di Kalsel.
Sepatutnya, Golkar yang mengadopsi suara rakyat suara
Golkar, lebih mementingkan kepentingan rakyat. Bukan golongan dan kelompok di
beringin sendiri. (yb/jr/foto: ist)
