JAKARTA, banuapost.co.id– Hingga November 2019, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sudah menggelontorkan batuan untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Rp 2,4 triliun.
Bahkan untuk memberi akses yang lebih luas kepada para
petani yang membutuhkan dana peremajaan, BPDPKS sejak pertengahan 2019 telah
diluncurkan program Aplikasi Peremajaan Sawit Rakyat On-line (PSR
On-line).
“Bantuan Rp 25 juta per hektare per tani untuk luasan
lahan 98.869 Ha yang melibatkan 43.881 pekebun, tersebar di 21 propinsi dan 106
kabupaten di Indonesia,” ujar Direktur Utama BPDPKS, Dono Boestami.
Dono mengungkapkan hal itu dalam jumpa pers akhir tahun
yang difasilitasi Badan Layanan Umum (BLU), di bawah koordinasi Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, pekan tadi, di Jakarta.
Menurut Gono, penyaluran dana sebesar 622 persen ini, meningkat
drastis jika dibandingkan dengan 2018. Hal itu disebabkan adanya penyederhanaan
proses yang semula terdiri dari 14 persyaratan, saat ini disimplifikasi menjadi
8 persyaratan.
Peran BPDPKS dalam mendukung kemajuan industri sawit
nasional, juga turut diberikan pada sektor penelitian dan pengembangan.
Penelitian dan pengembangan berperan sangat besar dalam
memastikan industri sawit Indonesia terus berinovasi dan berkreasi, untuk
mengimbangi peningkatan permintaan dan tuntutan industri yang berkelanjutan
dari pasar dunia.
“Selama 2019, telah tersalurkan dana untuk penelitian dan
pengembangan sebesar Rp 98,4 miliar. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan
dibandingkan 2018 yang realisasi penyalurannya mencapai Rp 48,9 miliar,”
katanya.
Sementara untuk pengembangan SDM di sektor sawit, lanjut
Dono, juga terus dilakukan baik terhadap petani maupun kepada putra dan putri
petaninya, dengan memberikan pelatihan maupun penyediaan bea siswa.
“Untuk 2019, jumlah dana pengembangan SDM yang telah
disalurkan mencapai Rp 30,8 miliar, meningkat dari realisasi 2018 sebesar Rp 16,2
miliar,” jelasnya.
Sementara untuk dana promosi, sambung Dono, hingga
November 2019 sebesar Rp37,7 miliar yang digunakan untuk mendukung upaya
Pemerintah RI untuk menghadapi diskriminasi Eropa terhadap sawit dan produk
turunannya. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan 2018 yang
realisasinya mencapai Rp 30,3 miliar. (yb/pur/foto:
sari)
