JAKARTA, banuapost.co.id– Istana menegur Pemprov DKI Jakarta terkait penanganan banjir underpass Kemayoran. karena mengundang polemik.
Sebelumnya, kepada media saat ditanya terkait banjir di
underpass Kemayoran, Sabtu (25/1), Sekretaris Dinas Sumber Data Air DKI Jakarta,
Dudi Gardesi, mengatakan, permasalahan banjir di area Kemayoran berada di bawah
wewenang Kementerian Sekretariat Negara atau pemerintah pusat.
Menurut Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, sebagaimana rilis yang diterima redaksi banuapost.co.id dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Minggu (26/1) petang, pejabat Pemprov DKI Jakarta itu seharusnya tidak berpolemik dalam masalah banjir.
“Saya minta jajaran pejabat Pemda DKI, khususnya dalam
menangani banjir, agar tidak berpolemik, tapi harus bersinergi. Mari kita
bersama-sama mengatasi banjir ini, kita utamakan kelancaran pelayanan publik
dan kepentingan masyarakat,” ucap Heru.
Heru berharap agar sinergisitas antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah lebih diutamakan, dibandingkan harus berpolemik di media.
Terkait underpass Kemayoran yang sudah terbangun,
tentunya telah melalui pembahasan antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah
pusat.
“Pasti sudah ada design engineering yang telah dibahas
bersama antara Tim DKI dan Kementerian PU,” kata Heru.
Untuk itu Heru mengajak Pemerintah DKI Jakarta untuk
duduk bersama membahas masalah tersebut. “Saya rasa mari kita bersama-sama
berdiskusi membahas apa yang menjadi kendala di lapangan. Bukan seperti yang
dilakukan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta berbicara di media,” ujar Heru. (yb/din/foto: ist)
