JAKARTA, banuapost.co.id– Menurunnya angka kemiskinan, September 2019 berada pada angka 9,22 persen, merupakan sebuah capaian yang sangat baik. Mengingat pada 2015 lalu, masih berada di kisaran 11,22 persen.
Namun penurunan angka kemiskinan menjadi satu digit, bukan berarti membuat pekerjaan pemerintah
berakhir. Dari titik itulah pemerintah harus mulai bekerja lebih fokus dan
menyasar kantung kemiskinan yang mungkin terpencil.
“Pekerjaan besar kita belum selesai dalam rangka
menurunkan angka kemiskinan. Masih ada 24,7 juta jiwa yang harus dientaskan
dari kemiskinan,” ujar Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas
mengenai strategi percepatan pengentasan kemiskinan di Kantor Presiden, Rabu (4/3).
Dari jumlah tersebut, berdasarkan standar garis
kemiskinan internasional yang digunakan Bank Dunia, jumlah penduduk yang berada
di bawah garis kemiskinan (kemiskinan ekstrem), kurang lebih 9,91 juta jiwa
atau sekitar 3,371 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
Terhadap lapisan masyarakat itulah yang nantinya akan
fokus disasar oleh pemerintah dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan
tersebut.
“Kita bisa fokus menangani terlebih dahulu yang 9,91
juta jiwa ini. Karena itu data tentang siapa dan di mana warga kita ini harus
betul-betul akurat. Sehingga program bisa disasarkan tepat kepada kelompok yang
kita inginkan,” kata presiden.
Melalui upaya percepatan itu, Kepala Negara berharap agar
nantinya pada 2024 mendatang, jumlah penduduk sangat miskin bisa terus ditekan.
Sehingga dapat terbebas dari jerat kemiskinan.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan, dengan
menjalankan program pengentasan kemiskinan lebih terkonsolidasi, terintegrasi,
dan tepat sasaran.
Sejumlah program bantuan sosial pemerintah, seperti
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu
Sembako, serta bantuan permodalan lain yang di antaranya ialah Kredit Usaha
Rakyat (KUR), Membina Keluarga Sejahtera (Mekaar), Bank Wakaf Mikro, Dana Desa,
hingga Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) harus mulai menyentuh lapisan masyarakat
yang hendak disasar tersebut.
“Juga yang berkaitan dengan BUMN dan swasta. Ada
PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) BUMN dan CSR sektor swasta,
semuanya harus diarahkan ke arah ini,” tandasnya. (yb/din/foto: muchlis jr)
