JAKARTA, banuapost.co.id– Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI), mengajak seluruh elit menjaga kebersamaan. Karena di situasi bangsa sedang berkabung akibat wabah Covid-19, semestinya saling bergandengan tangan, bersatu untuk menyelesaikan masalah yang makin kompleks.
“KAMMI mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk elit-elit politik, untuk menjaga stabilitas politik. Sebab masyarakat begitu menginginkan Indonesia yang damai, rukun, sehingga keutuhan NKRI terjaga,” ujar Ketua Umum PP KAMMI, Susanto Triyogo, usai mengikuti diskusi virtual (webinar) dengan tema: “Radikalisme dan Perang idelologi di kampus”, Kamis (10/9) malam.
Kelompok Cipayung Plus, sambung Susanto, melihat banyaknya manuver-manuver politik yang dilakukan sejumlah elit belakangan justru menimbulkan ‘kegaduhan’ di kalangan masyarakat. Sehingga berpotensi memecah belah keutuhan bangsa.
Menurut Susanto, untuk mengatasi kegaduhan politik di tengah mewabahnya Covid-19 ini, seharusnya pandemi bisa menjadi moment untuk menyatukan semua lapisan masyarakat.
“Dalam beberapa tahun ini, KAMMI melihat masyarakat makin ‘terbelah’ karena pilihan masing-masing,” tegasnya.
“Harusnya di tengah pandemi Covid 19 ini, teman-teman atau masyarakat yang memiliki pandangan politik, merendahkan hati dahulu untuk sama-sama memikirkan keadaan negara agar cepat pulih,” timpal Wasekjen PP KAMMI, Arjun Fatahillah.
Salah satu kegaduhan politik yang dimaksud KAMMI, kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dideklarasikan 18 Agustus lalu di pelataran Tugu Proklamasi, Jakarta.
Sejumlah tokoh dan elit politik hadir dan mendukung aksi tersebut, di antaranya Din Syamsuddin dan Gatot Nurmantyo. KAMI memandang, kondisi negara Indonesia kini diibaratkan sebuah kapal besar yang oleng dan siap karam di tengah lautan, sehingga harus diselamatkan. Deklarasi KAMI yang juga diikuti beberapa daerah, bahkan luar negeri.
Namun kemudian, kehadiran KAMI justru memunculkan polemik dan reaksi dari berbagai pihak, termasuk memunculkan kelompok tandingan. Bahkan belakangan di beberapa daerah, justru mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Karena KAMI dianggap membuat ‘kegaduhan’ politik dan berpotensi memecah belah bangsa. (yb/*/foto: ist)
