BATULICIN, banuapost.co.id– Disetujuinya dana kesehatan gratis TA 2021 untuk masyarakat Tanah Bumbu cukup dengan syarat e-KTP, diapresiasi Ketua Tim Pemenangan paslon SHM-MAR, Mardani H Maming.
Dalam rapat paripurna, Jumat (27/11), DPRD Tanah Bumbu menyetujui anggaran kesehatan sebesar Rp 65 miliar di APBD TA 2021. Dengan anggaran itu, diharapkan mampu mengcover kesehatan gratis bagi seluruh warga untuk layanan kelas tiga.
“Saya atas nama pribadi mengucapkan terimakasih kepada DPRD Tanah Bumbu, khususnya kepada Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah memperjuangkan kembalinya anggaran kesehatan gratis dengan syarat cukup dengan e-KTP untuk masyarakat Tanah Bumbu,” kata Mardani kepada media, Jumat (27/11).
Di DPRD Tanah Bumbu sendiri, dari 35 kursi yang ada, 20 kursi di antaranya dikuasai PDI-P, Gerindra dan PPP. Ketiganya parpol pengusung pasangan calon nomor 1, SHM-MAR, dalam Pilkada 2020 9 Desember mendatang.
Menurut mantan Bupati Tanbu dua periode itu, dengan disetujuinya anggaran kesehatan gratis, warga tidak perlu lagi khawatir untuk berobat di 2021.
“Pada 2021, warga Tanah Bumbu tak perlu khawatir untuk berobat jika sakit. Karena anggarannya sudah tersedia, dan syaratnya juga tidak berbelit. Cukup dengan membawa e-KTP,” ujar Ketua Umum BPP HIPMI itu.
Apa yang diperjuangkan DPRD Tanbu, khususnya Fraksi PDI-P, Gerindra dan PPP, sambung Mardani, dalam upaya mengembalikan pelayanan kesehatan gratis, seperti yang pernah dilaksanakan saat menjabat sebagai bupati di 2010 hingga 2018.
“Saya bersyukur, sistem pelayanan kesehatan gratis dengan syarat cukup dengan e-KTP seperti yang pernah saya laksanakan saat jadi bupati, akhirnya bisa dikembalikan lagi melalui keputusan DPRD Tanah Bumbu,” tandasnya.
Dalam beberapa kesempatan kampanye untuk pasangan calon (paslon) nomor 1, Mardani selalu menyoroti kebijakan Bupati H Sudian Noor yang tidak melanjutkan program kesehatan gratis cukup dengan syarat e-KTP.
Padahal program kesehatan gratis dengan syarat simpel tersebut, program prioritas untuk rakyat Tanah Bumbu.
Namun tudingan dihilangkannya kesehatan gratis ini, dibantah H Sudian Noor. Program masih berjalan, tapi diselaraskan dengan program pemerintah pusat, yakni BPJSKesehatan. (yb/*/foto: ist)
