BANJARMASIN, banuapost.co.id– Polda Kalsel mensosialisasikan 100 hari program prioritas Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Sosialisasi dipimpin Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rikwanto, di Aula Bhayangkari Mathilda Batlayeri Mapolda Kalsel, Rabu (3/2).
Menurut kapolda, sosialisasi dalam rangka menyelaraskan dan menyamakan persepsi personel jajaran Polda Kalsel agar seluruh kegiatan dapat berpedoman pada program prioritas pimpinan tertinggi di kepolisian, yaitu kapolri.
Selain itu dimaksudkan agar semua anggota paham dan mengetahui apa yang menjadi motto Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Sehingga dapat bersama-sama mendukung kebijakan guna terlaksana dengan baik.
“Dalam bertindak dan bertugas, seluruh anggota hendaknya mempedomani motto, baik dari pimpinan tertinggi yaitu kapolri, kapolda dan kapolres. Karena seluruh program yang dijalankan pimpinan, saling berkaitan dan selaras,” tegas Irjen Rikwanto.
Tidak hanya itu, lanjut kapolda, seluruh anggota diharapkan dapat bekerja sesuai dengan motto Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, yaitu Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).
Selain menyampaikan 4 program, 16 kegiatan dan 8 komitmen kapolri, dalam arahannya kapolda menyampaikan program 100 hari kerja kapolri, di antaranya: 1. Tingkatkan kesejahteraan personel melalui program perumahan dan kesehatan. 2. Laksanakan sistem point dalam pembinaan karier personel, sehingga semua anggota dapat kesempatan dan panggung yang sama sesuai prestasi yang dimiliki. 3. Tingkatkan sinergitas TNI-Polri melalui kegiatan bersama sampai pada level pelaksanaan. 4. Minimalisir komplain masyarakat terkait pelayanan kepolisian. 5. Segera berlakukan layanan kepolisian dengan nomor tunggal 110 yang terkoneksi dengan command center.
6. Layanan publik yang cepat, mudah dan terukur berbasis teknologi informasi,agar segera direalisasikan dalam pelayanan SIM, STNK dan SKCK. 7. Segera persiapkan sarana dan prasarana bagi masyarakat kelompok rentan dan berkebutuhan khusus di tingkat polres dan polsek. 8. Maksimalkan rekrutmen proaktif, penambahan kuota pada daaerah yang belum ada bhabinkamtibmas dan bakomsus (teknologi informasi dan kesehatan). 9. Transformasi polsek sebagai basis resolusi harus sudah berjalan dan realisasikan bhabinkamtibmas sebagai pusat informasi dan problem solver.
10. Segera bentuk virtual police yang berperan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan media sosial pada ruang siber. 11. Laksanakan perluasan ETLE. Bagi wilayah yang belum bisa menerapkan ETLE, lakukan proses tilang sesuai prosedur. 12. Tidak ada istilah titip sidang dan awasi pelaksanaannya secara penuh. 13. Terapkan restoratif justice sebagai bentuk penyelesaian perkara untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan. 14. Percepat penyelesaian penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. 15. Tingkatkan dan kembangkan program kampung tangguh untuk penanganan covid di seluruh daerah. 16. Lakukan pendampingan pada setiap program permerintah terkait pemulihan ekonomi nasional.
Dalam kesempatan ini, juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan Satker Predikat WBK dan WBBM dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) oleh kapolda ke Ditreskrimsus dan Polres Tapin. (oie/foto: ist)
