SAMPIT, banuapost.co.id– Kelompok Tani (Poktan) di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan (MHS), Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), keluhkan pupuk bersubsidi yang sulit didapat.
Keluhan disampaikan Ketua Gapoktan Sejati Bersama, Desa Samuda Kecil, Zainudin. Pasalnya dimasa tanam Oktober-Maret 2020-2021, pupuk bersubsidi sudah tidak ada di kios penyalur.
“Ada 8 poktan di desa ini yang bertanam padi dengan luasan lahan tanam sekitar 300 hektare. Mereka mengeluh saat musim tanam pupuknya kosong,” jelasnya, Senin (1/3).
Padahal para poktan di tahun lalu sudah membubuhkan tandatangannya dalam mengajukan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), yang diminta Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) guna keperluan mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut.
“Saat petani mulai musim tanam, keberadaan pupuk malah langka,” imbuhnya.
Meski pupuk langka, lanjut Zainudin, PPL-nya justeru mau minta lagi tanda tangan RDKK untuk 2021-2022 kepada para poktan. Namun para petani merasa keberatan akibat pupuknya juga sering tidak kebagian.
“Ada 3 kelompok yang memberikan tanda tangan pengajuan, sedang 5 kelompok lainnya menolak,” ucap Zainudin yang juga menjabat Kaur Perencanaan Pembangunan Desa tersebut.
Sama halnya yang dialami tetangga desa lainnya, menurut Ketua Gapoktan Berkat Usaha, Desa Samuda Besar, Muslihul Amin, sulitnya pupuk bersubsidi karena sering kosong juga dirasakan petaninya. Keadaan susahnya pupuk bersubsidi mulai terasa sejak tahun lalu, lebih-lebih bila saat musim tanam.
Untuk menerima pupuknya, kata Muslihul Amin, ketua poktan diminta membuat kartu anggota untuk mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut. Meski semua aturan dituruti, tapi bila saat mengambilnya bisa -bisa tidak dapat.
Belum lagi kalau pengajuan RDKK. Para petani diminta buru-buru menandatangani datanya. Tapi bila musim tanam, mendapatkan pupuknya sulit. Jika pun ada, juga terbatas paling 1- 2 sak saja.
Terpisah, penyalur pupuk bersubsidi yang juga pemilik Toko Usaha Tani, Samuda, H Wiyono, mengaku cukup lelah menangani penyaluran pupuk tersebut.
“Jadi per 1 Januari 2021 sudah tidak menangani lagi. Keluarga yang menjaga tidak sanggup, karena terlalu banyak yang diurus,” kata Wiyono, yang juga menjabat Kepala BPP MHS, ketika dikonfirmasi, di kantornya.
Untuk diketahui, dari catatan BPP Samuda, jumlah poktan di Kecamatan MHS yang tersebar di 8 desa dan dua kelurahan, sebanyak 79 Kelompok. Masing-masing berjumlah 25 orang anggota. Sementara luasan tanam padi tahun ini sebanyak 4.100 hektare. (um/foto: ist)
Klik tombol dibawah untuk melihat video terbaru kami. Kemudian refres laman ini.
