BANJARMASIN, banuapost.co.id – Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina melantik pejabat Administrator dan pejabat Pengawas di lingkup pemerintah kota Banjarmasin, yang berlangsung di Aula Kayuh Baimbai. Jumat (4/10).
Turut hadir dalam kegiatan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan Dan Pelatihan (BKD Diklat), Totok Agus Daryanto, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, H Muhammad Makhmud, Sejumlah Kepala SKPD beserta jajaran terkait.
Ibnu menyampaikan, pelantikan pejabat Eselon III dan IV di lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin sempat tertunda akibat regulasi terkait Pilkada. Walaupun dirinya tidak mencalonkan diri pada kontestasi tersebut, ketentuan tetap mengharuskan adanya persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Dari 15 pejabat yang diusulkan, ada tiga yang dibatalkan Kemendagri karena belum memenuhi ketentuan dua tahun masa jabatan,” ungkap walikota.
“Sehingga, hanya 12 pejabat yang bisa dilantik hari ini. Padahal, kebutuhan formasi kita sebetulnya ada 45 posisi yang kosong, termasuk akibat pensiun dan mutasi,” tambahnya.
Formasi-formasi kosong tersebut akan kembali diajukan untuk diisi pada bulan depan. Proses pengajuan itu akan dilakukan sesuai arahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) guna memastikan kebutuhan organisasi tetap terpenuhi.
Sementara itu, untuk pejabat Eselon II seperti Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaaan, Olahraga, dan Pariwisata (Budporapar), Ibnu mengonfirmasi proses seleksi terbuka (open bidding) akan segera diumumkan.
“Pengisian jabatan ini menjadi prioritas karena kedua posisi tersebut, saat ini masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt) setelah kadisbudporapar sebelumnya meninggal dunia,” jelasnya.
Proses pengisian pejabat Eselon II tersebut telah mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan tinggal menunggu izin tambahan dari Kemendagri. Ibnu Sina menargetkan semua posisi kosong tersebut dapat terisi sebelum akhir tahun 2024.
“Intinya, ini semua merupakan bagian dari kebutuhan organisasi, bukan karena Pilkada. Banyak posisi yang kosong akibat pensiun, mutasi, maupun promosi. Kami mengikuti ketentuan yang ada dan Insya Allah, prosesnya akan segera rampung,” tegasnya. (rls/foto: prokom)
