BALIKPAPAN– Menjelang pesta demokrasi lima tahunan, baik pilkada serentak 2018 yang dihelat 27 Juni mendatang, maupun tahapan pileg dan pilpres 2019, TNI AD senantiasa menjaga dan memegang teguh netralitasnya.
“Hal ini tidak terlepas dari komitmen TNI AD sebagaimana sering diingatkan Kepala Staf Angkatan Darat,” tegas Kadispenad, Brigjend TNI AD Denny D Tuejeh.
Menurut Denny dalam siaran pers resmi Mabes TNI AD yang diterima banuapost.co.id, kemarin, ketidaknetralan TNI tidak hanya menciderai kepercayaan masyarakat, namun juga melanggar perintah atasan yang sudah sering diingatkan.
“Ketidaknetralan ini juga pelanggaran terhadap sumpah dan janjinya sebagai prajurit serta amanah undang-undang. Ini bukan hanya sekadar retorika. Kita akan lihat bersama, apakah TNI AD menindaklanjutinya atau tidak, dan publik pun bisa menilai komitmen dan integritas ini,” tegas jenderal bintang satu yang akrab dipanggil Brigjend Denny.
Bagi prajurit TNI AD, lanjut Denny, netralitas merupakan jiwa, nafas dan sikap setiap prajurit. Tidak hanya terkait dengan pesta demokrasi, namun juga dalam kehidupan kesehariannya, baik di dalam kedinasan maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.
“Ini sudah final. Tidak bisa ditawar-tawar, bahkan diragukan maupun dipertanyakan lagi,” tandasnya.
Karena itulah, sambung kadispenad, seluruh komponen bangsa untuk menghentikan sorotan atau polemik netralitas TNI.
“Percayalah, sebagai prajurit Sapta Marga, kami tidak pernah berkeinginan untuk menggores, bahkan melukai hati rakyat hanya demi kepentingan per orangan ataupun kelompok tertentu,” pungkasnya.
Menyikapi situasi politik yang kian dinamis menjelang hari pencoblosan, 27 Juni mendatang, kadispenad mengajak agar seluruh komponen bangsa untuk sama-sama mendukung pelaksanaan pilkada dengan baik.
“TNI AD mendorong agar seluruh rakyat terlibat secara aktif dan positif mendukung terlaksananya pilkada serentak di 171 wilayah secara langsung, umum, jujur, adil serta damai,” imbuhnya. (hil/foto: ist)
