BANJARBARU, banuapost.co.id– Kalsel menjadi 1 dari 3 provinsi di Indonesia yang dipercaya menjadi pilot project percepatan kenaikan harga karet. Dua provinsi lainnya, Sumatera Selatan dan Jambi.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perkebunan dan
Perternakan Kalsel, drh Suparmi, saat
konferensi pers di ruang kerjanya, Banjarbaru, Selasa (19/2).
Menurutnya, program percepatan kenaikan harga karet karena
dilakukannya intensifikasi dan penguatan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar
(UPPB).
“Intensifikasi diarahkan kepada perkebunan karet yang
sudah menghasilkan dan sudah tergabung di UPPB,” jelas Suparmi.
Intensifikasi ini, lanjut Suparmi, berupa bantuan pupuk,
herbisida, fungisida, bantuan asam semut yang selama ini membebani kepada para
pekebun.
“Sedang upaya penguatan UPPB tujuannya untuk meningkatkan
mutu dan harga jual bokar, serta penguatan kelembagaannya. ” imbuhnya.
Di Kalsel, menurut Suparmi, terbentuk 109 UPPB dengan 46
UPPB telah bermitra dengan pabrik Crumb Rubber sehingga mendapatkan harga lebih
baik.
Kondisi demikian, dikarenakan masih banyaknya petani
karet yang belum bermitra dengan pabrikan, serta pengolahan bokar yang masih
belum sesuai prosedur, seperti belum menggunakan pembeku yang dianjurkan.
Keuntungan bergabungnya petani karet di UPPB, selisih
harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang menjual langsung ke
pengepul.
“Dengan selisih harga Rp 3.000 hingga Rp 4.000, untuk itu kami meminta para pekebun untuk bisa bermitra ke UPBB,” ucapnya. (syh/rny/foto: hum)
