MARABAHAN, banuapost.co.id–
Mengevaluasi dan monitoring Pemilu 2019 lalu, Komisi I DPRD Kalsel melakukan
kunjungan kerja ke Kabupaten Barito Kuala (Batola), Rabu (3/7).
Rombongan terdiri dari Wakil Ketua Komisi I, Suripno
Sumas, dua anggota dewan, Gusti Syarkawi, dan Hariyati. Turut mendampingi
pejabat dan staf Badan Kesbangpol
Provinsi Kalsel.
“Kunjungan Komisi I DPRD Kalsel yang membidangi
hukum dan pemerintahan, dalam rangka melakukan evaluasi dan monitoring
pelaksanaan pileg dan pilpres. Kunker ini dibagi beberapa tempat, kebetulan
kami bertiga ditugaskan ke Batola,” ujar Suripno.
Kunker yang diisi dengan dialog seputar pelaksaan pemilu
lalu, digelar di Pendopo Bahalap Marabahan. Dihadiri Asisten I Bidang
Pemerintahan, Muhammad Anthony S.Sos, Kepala Badan Kesbangpol Batola, Drs
Noripani, Ketua KPU Batola, Rusdiansyah, Ketua Bawaslu Batola, dan Rahmatullah
Amin. Juga Sekretaris DPRD Batola, Gusti Rosa Syahrum, dan pejabat Disdukcapil
Batola.
Menurut Suripno, hasil evaluasi dan monitoring di Batola,
nantinya akan menjadi bahan masukan untuk persiapan menghadapi Pilkada Gubernur
Kalsel akan datang. Terutama dalam menggangarkan dana cadangan.
“Usulan yang telah masuk ke dewan, KPUD Kalsel
mengusulkan angka Rp150 miliar. Sedang Bawaslu sebesar Rp60 miliar,”
ungkap anggota dewan dari PKB itu.
Sementara anggota dewan lainnya, Hariyati, mempertanyakan
soal kondisi petugas Pemilu. “Apakah di Batola ada petugas KPPS yang sakit
atau meninggal, seperti terjadi di daerah lain. Kalau memang ada, apakah sudah
mendapat santunan dari pemerintah pusat?” tanya anggota DPRD asal Partai
Golkar itu.
Menjawab itu, komisioner KPUD Batola, Wardi mengatakan,
pelaksanaan di Batola tidak ada kasus sampai meninggal dunia. Meski demikian
beberapa orang sempat mengalami sakit.
“Mereka rata-rata ibu hamil, beberapa orang di antaranya
keguguran dan dirawat di rumah sakit. Sementara untuk santunan, kita belum
menerima infonya. Tetapi data (yang sakit) sudah disampaikan ke KPUD Kalsel
untuk diteruskan ke pusat,” terang Wardi.
Sedang Gusti Syarkawi mempertanyakan soal gambaran
anggaran dari pusat. “Apakah ada gambaran dana yang ditanggung pusat, item
apa saja?. Lalu apakah kotak suara yang lalu masih bisa dipakai lagi pada
Pilkada Gubernur Kalsel, kalau memungkin maka bisa untuk efesiensi
anggaran,” tandasnya.
Menurut Ketua KPUD Batola, Rusdiansyah, kotak suara
Pemilu 2019 lalu hanya bisa sekali pakai. Kerena memang demikian aturannya.
Terlebih, kondisinya sebagian sudah tidak laik lagi.
Sementara soal penganggaran, KPUD Batola berharap pada
Pilkada Gubernur nanti tidak ada pengurangan honor untuk petugas jajaran di
bawahnya. Meskipun dengan alasan pilkada mendatang cenderung lebih ringan
tugasnya. Sebab, kalau turun honornya kemungkinan akan sulit mencari
petugasnya.
Wardi menggambarkan betapa sulitnya mencari orang yang
mau bertugas sebagai anggota KPPS pada pileg dan pilpres lalu.
“Kebetulan pengrekrutan KPPS, adalah bidang saya.
Saat itu, menjelang penutupan pendaftaran, kami masih kekurangan 320 orang.
Untuk memenuhi kouta itu, bahkan Bapak Camat, Kades, dan Lurah ikut membantu
mencarikan orang yang mau bertugas sebagai KPPS,” ucap Wardi. (rd/foto: rudy)
