Gebrak Meja Warnai Pertemuan PT TAL dengan Warga Jambu Baru

MARABAHAN, banuapost.co.id– Pertemuan antara warga Desa Jambu Baru dengan perwakilan PT Tasnida Agro Lestari (PT TAL) di ruang rapat DPRD Batola, terkait penyelesaian tapal batas, Senin (5/8) sore, diwarnai gebrak meja.

Peristiwa yang juga disaksikan anggota Intel Polres Batola, dipicu statemen Ali Mansyah, salah satu anggota dewan yang hadir di acara.

Wakil rakyat terpilih pemilu 2019-2024, yang tinggal di Kecamatan Anjir Pasar itu, semula menyampaikan interupsi lantaran pembahasan tapal batas belum juga kelar. Padahal  waktu sudah mendekati pelaksaan ibadah Shalat Maghrib. Acara sendiri awalnya dimulai sekitar pukul 16:00 Wita.

“Saya rasa hari ini harus ada kesepakatan. Kalau begini-begini terus, tidak akan selesai. Harus disepakati tidak ada aktivitas alat berat di wilayah sengketa,” katanya memberi saran.

Penyataan itu pun diamini warga. Karena hal itu sudah disepakati pada dua pertemuan sebelumnya, antara unsur pemerintah daerah dan DPRD dengan warga.

“Kalau tidak selesai, kasihan peserta (rapat) lain. Apalagi yang rumahnya jauh, saya sendiri tinggal jauh di ujung Batola,” sebut anggota dewan dari Partai Golkar itu.

Belum selesai Ali Mansyah menyampaikan argumennya, kalimatnya langsung dipotong Nasrullah, partisipan gerakan Laung Bahenda (kuning) yang menolak perkebunan sawit di Desa Jambu Baru, Kecamatan Kuripan. 

Pria yang akrab disapa Inas ini terpantik emosinya dan langsung menggebrak meja, bruakk !!.

“Bapak jangan berkata begitu. Sebagai wakil rakyat, memang tugas bapak menampung aspirasi warga,” ucap Inas dengan intonasi meninggi.

Sama halnya dengan Inas, rekannya yang duduk bersebelahan, Aslianor, turut terbawa suasana. 

“Bapak enak saja ke Marabahan melalui jalan kota, sementara kami harus lewat hutan selama 2 jam. Dalam perjalanan bisa saja bertemu babi hutan dan ular,” sergah mantan Kades Jambu Baru tiga periode, 2000-2015. 

Melihat tensi semakin meninggi, Syarif Faisal, Ketua Komisi III DPRD yang memimpin rapat, berulang-ulang sempat meminta semua pihak agar bisa menahan diri. Meski sempat bersitegang, di akhir pertemuan pihak berseteru terlihat saling berangkulan. 

‘Panas’ sejak awal

Suasana dialog yang memanas sebenarnya sudah terlihat di awal-awal pertemuan. Saat itu, Inas sempat mempertanyakan wewenang bagian humas yang dikirim PT TAL, Subagyo dan Abdali, dalam hal pengambil keputusan.

“Apa wewenang humas terhadap permasalahan ini. Apakah bisa memutuskan suatu masalah?. Kalau dari kami jelas bisa (mengambil keputusan). Sebab di sini ada unsur pemerintah desa dan BPD,” tandas Inas.

Menyambung komentar Inas, salahsatu warga lainnya sempat menimpali, dengan mempertanyakan surat tugas keduanya agar tidak disebut ilegal. 

Menjawab itu, Subagyo mempersilahkan warga berasumsi demikian. Yang jelas, menurut dia, pimpinan perusahaan telah memerintahkan mereka menghadiri pertemuan.

“Kita memang tidak membawa surat tugas. Tetapi kami langsung diperintah pimpinan secara lisan untuk hadir di sini. Dan kalau kami dianggap ilegal, silahkan saja,” ucap Subagyo.

Syarif Faisal langsung menyela dengan mengatakan, keputusan yang disepakati peserta rapat semuanya adalah legal.

Setelah melalui perdebatan cukup alot, akhirnya peserta rapat menyepakati tiga poin, yang surat kesepakatannya  ditandatangani perwakilan warga dan PT TAL, serta mengetahui unsur DPRD Batola.  

Poin pertama, masyarakat Desa Jambu Baru menolak seluruh kegiatan perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam wilayah Desa Jambu Baru.

Kedua, areal yang sudah digarap sekitar 30 hektare, dimohonkan kepada PT TAL agar mengembalikan fungsinya.   

Ketiga, apapun hasil dari tapal batas antara desa Jambu Baru dengan Desa Balukung, lahan 39 hektare tidak boleh digrap PT TAL.

Subagyo yang diminta komentarnya usai acara pertemuan, mengaku sementara bisa menerima hasil kesepakatan.

“Untuk sementara bisa menerima, tapi semuanya tentu wewenang pimpinan. Seperti dibilang tadi, saya hanya seorang humas yang wewenangya terbatas,” sebut Subagyo.

Kisruh antara PT TAL dengan warga dipicu belum sepakatnya batas Desa Jambu Baru, Kecamatan Kuripan, dengan Desa Balukung, Kecamatan Bakumpai.

Warga mengklaim aktivitas PT TAL merambah wilayah mereka. Sedang perusahaan beranggapan aktivitasnya masih berada di wilayah Balukung, yang notabene masuk dalam HGU. (rd/foto: rudy)