BANJARMASIN, banuapost.co.id–
Program Tol Laut yang dicetuskan Presiden Joko Widodo, diminta anggota Komisi V
DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, dievaluasi.
Menurut Bambang, dalam pelaksanaannya masih belum sesuai
dengan apa yang diinginkan insan maritim. Karena masih kerap terjadi
keterlambatan dalam pelayanannya. Bahkan jenis barang yang dimuat kurang ada
pengawasan.
Selain itu, banyak publik juga tidak tahu jadwal kapal
tol laut. Bahkan, syahbandar yang berwenang dalam perizinan pelayaran, juga
tidak tahu kepastian jadwal keberangkatan.
“Yang namanya tol laut berarti ada ketepatan dan
kecepatan. Tidak bisa misalnya terlambat hingga berhari-hari. Contohnya penyeberangan
Ferry Merak-Bakauheni terlambat satu menit saja, hukumanya kehilang pendapatan
satu trip,” ujar Bambang.
Soal barang yang dimuat ketika melintasi tol laut,
Bambang juga melihat kurang transparansi. Karena banyak barang yang diangkut,
di luar ketentuan sesuai Perpres No: 71/2015.
Sehingga jika sudah begitu, menurut Baambang, keberadaan
tol laut menjadi liar dan tidak layak diteruskan. Kecuali sudah ada pembenahan
yang benar.
Untuk itu, ditegaskan Bambang, pemerintah harus mengerti persoalan yang
terjadi di lapangan. Karena dengan kontainer saja yang disubsidi, sangat riskan.
Sebab tak jarang dikalahkan barang komersial saat dimuat di kapal.
“Uang rakyat untuk subsidi tidak bisa
dimain-mainkan. Apalagi tujuan menekan disparitas harga juga tidak terbukti 100
persen. Pemerintahan Jokowi harus segera mengevaluasi program ini, karena
pemerintah harus hadir sebagai pengendali,” katanya.
Pemerintah sendiri menginginkan adanya tol laut untuk
menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar di nusantara. Dengan begitu, maka tercipta
kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok. Alhasil, pemerataan harga
logistik setiap barang di seluruh Indonesia, bisa terwujud. (emy/foto: deny yunus)
