BANJARMASIN, banuapost.co.id–
Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel diminta dicopot. Selain
sebagai sumber permasalahan, juga dinilai tidak mampu mengatasi penambangan
batubara illegal yang marak di provinsi ini.
Desak pencopotan terhadap petinggi ESDM itu, disuarakan
gabungan LSM yang melakukan unjuk rasa di DPRD Kalsel, Senin (7/10).
“Sebagai instansi yang berhubungan langung dengan
persoalan pertambangan, ternyata
keberadaannya sama sekali tidak mampu meminimalisir illegal maining di Kalsel,”
tegas Aliansyah, Ketua Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parleman
(KPK- APP) Kalsel.
Bahkan keberadaan pertambangan di Kalsel, lanjut
Aliansyah, sama sekali tidak memberi manfaat apa-apa bagi masyarakatnya. Karena
itu, keberadaannya harus dievaluasi.
“Rakyat Kalsel tetap saja miskin. Sementara hasil perut
buminya justru dinikmati pengusaha yang notabene berasal dari luar,” ujarnya.
Begitupun dengan aparat keamanan, sambung Aliansyah,
keberadaannya sebagai pengayom dan pelindung, juga tidak kelihatan perannya.
Sebab illegal maining justru makin merajalela.
“Jangan-jangan, mereka sendiri yang terlibat dalam
persoalan penambangan illegal ini,” tandas Aliansyah.
Menyinggung Perda No 03/2008, lanjut Aliansyah,
diingatkan kepada DPRD untuk menegakkannya. Karena sebagai pembuat, lembaga legislatif
ini juga sama sekali tak terlihat perannya dalam ikut menegakkan aturan.
“Hampir semua jalan negara dilewati truk-truk batubara.
Kondisi demikian lebih baik dicabut saja itu perda,” pungkasnya. (yb/asi/foto: sasi)
