JAKARTA, banuapost.co.id– Presiden Joko Widodo mengingatkan para menterinya untuk belajar kasus yang terjadi di Chlie, hingga berujung pada anarkisme.
Dinamika yang baru-baru ini terjadi di Chile, pemicunya isu
mengenai kenaikan tarif layanan transportasi sebesar 4 persen. Sehingga membuat
pemerintah setempat melakukan perombakan secara besar-besaran di kabinet.
“Tetapi itu pun juga tidak meredam gelombang
demonstrasi besar-besaran yang berujung pada anarkisme,” kata presiden.
Kepala Negara mengutarakan persoalan di Chile saat
memimpin rapat terbatas terkait penyampaian program-program di bidang politik,
hukum, dan keamanan di Kantor Presiden, Kamis (31/10).
“Kita harus waspada terhadap politik dunia yang
sekarang ini ada kecenderungan untuk mudah sekali bergejolak,” ujarnya
dalam sesi pengantar rapat terbatas.
Hal-hal seperti itu, menurutnya, harus dapat dijadikan
pelajaran dan pengalaman. Karena itu, kebijakan dan program-program yang
digulirkan pemerintah disosialisasikan benar-benar agar dapat dipahami masyarakat.
“Misalnya ini urusan yang berkaitan kenaikan tarif
BPJS Kesehatan. Kalau cara kita menerangkan tidak jelas, masyarakat menjadi
rancu. Dibacanya kelihatannya kita ini ingin memberatkan beban yang lebih
banyak kepada rakyat,” ucapnya.
Padahal berkaitan dengan isu tersebut, pemerintah selama
ini justru telah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk
dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis ke fasilitas-fasilitas
kesehatan di daerah. Informasi-informasi seperti ini yang seringkali tidak
diketahui dan dipahami masyarakat.
“Supaya semua tahu, 2019 kita telah menggratiskan 96
juta rakyat kita yang pergi ke rumah sakit yang ada di daerah. Kita gratiskan
lewat PBI (Penerima Bantuan Iuran),” tuturnya.
Selain itu, pemerintah sebenarnya juga sudah memberikan
perhatian besar bagi bantuan jaminan sosial di bidang kesehatan. Anggaran sebesar kurang lebih Rp 48,8 triliun
disubsidikan pemerintah pada 2020.
Hal yang sama juga berlaku untuk kebijakan-kebijakan
lainnya, seperti salah satunya di bidang ketenagakerjaan. Maka itu presiden
meminta agar jajarannya membuka jalur komunikasi yang lebih luas kepada
masyarakat agar dapat memberikan pemahaman yang baik bagi masyarakat.
Presiden mengaku mengamati saat ini terdapat
kecenderungan yang mengakibatkan mudahnya situasi bergejolak, karena
penyampaian dan pengelolaan isu yang kurang dipahami masyarakat.
“Saya minta kepada Pak Menkopolhukam untuk secara
intensif melakukan deteksi dini, membuka komunikasi yang seluas-luasnya kepada
semua pihak, baik kelompok buruh, media, ormas-ormas agama, LSM, NGO, dan
kelompok-kelompok masyarakat lainnya,” ujarnya. (yb/din/foto: rusman)
