BANJARMASIN, banuapost.co.id- Memalukan! Bagaimana tidak, aliran listrik tiga sekolah dipadamkan pihak PLN akibat menunggak pembayaran. Imbasnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalsel ditegur keras Komisi IV DPRD setempat.
Tiga sekolah itu, SMA Banua Kabupaten Banjar, Sekolah Pertanian
Pembangunan Pertanian Pelaihari dan SLBC Pembina. Penyegelan karena disdik
menunggak pembayaran rekening listrik sekitar Rp 60 juta.
“Sangat
memalukan dan dapat mencoreng dunia pendidikan di Kalsel,” ucap Ketua Komisi IV
DPRD Kalsel, HM Lutfi Syaifuddin, kepada wartawan usai rapat bersama Disdik
Kalsel, Senin (3/2).
Karena
memalukan itu pula, sambung politisi Partai Gerindra itu, Komisi IV meminta
agar disdik segera mengatasinya.
”Tadi saya sudah tegur keras kepala dinas pendidikan untuk
mengatasi masalah ini, dan k edepan jangan sampai terulang lagi,” tandas HM
Lutfi.
Disdikpun, lanjut HM Lutfi, berjanji dalam dua atau tiga hari ke
depan dapat menyelesaikannya. Sehingga tak menjadi kendala yang menghambat
proses sekolah.
”Seharusnya
ini tidak perlu terjadi, karena menyangkut keberlangsungan proses
belajar-mengajar sejumlah sekolah. Ini menjadi preseden buruk yang pernah
terjadi dalam dunia pendidikan di Kalsel,” imbuh Lutfi.
Menurutnya,
dalam waktu dekat komisi yang membidangi pendidikan kesehatan dan
ketenagakerjaan ini, akan meminta PLN tidak memberlakukan ketentuan saklek,
seperti rumah atau perusahaan.
“Karena sekolah merupakan tempat yang bersifat memiliki
kepentingan untuk umum, khususnya dalam dunia pendidikan,” tegasnya.
Terlebih lagi adanya kendala menyangkut tertunggaknya pembayaran
listrik tersebut, karena disebabkan mekanisme pencairan keuangan di Pemprov
Kalsel yang butuh proses. Tidak bisa sertamerta, sehingga terjadi kendala yang
tidak semestinya.
Sementara
Kadisdikbud Kalsel, HM Yusuf Effendie, mengakui hal tersebut dan sudah
melakukan koodinasi dengan mengajukan permohonan dana persediaan ke Sekdaprov
Kalsel yang juga Plt Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakueda).
”Ya sudah disetujui. Mudah-mudahan dalam dua atau tiga hari ini sudah bisa diselesaikan,” katanya..
HM
Yusuf juga mengaku jika sebelumnya sudah melakukan koordinasi dengan pihak PLN,
telkom dan PDAM. Bukan tidak ingin membayar atau faktor disengaja. Tetapi
keterlambatan dikarenakan pencairan anggaran pemerintah daerah butuh proses.
”Sekarang
sudah dapat persetujuan. Insya Alllah, dua atau tiga hari sudah beres,” ucap
kadisdik. (yb/ipik/foto: ipik)
