BANJARMASIN, banuapost.co.id– Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Kalsel, kecewa hingga melakukan aksi demo kembali menyuarakan persoalan RUU Omnibus Law Cita Kerja di Simpang Empat Jl Lambung Mangkurat, depan Kantor Pos, Kamis (16/7) petang.
Kecewaan mereka, selain Gubernur Kalsel hanya diwakili staf dalam audiensi virtual metting melalui aplikasi Zoom dengan DPRD provinsi, kabupaten/kota se Kalsel, termasuk DPD dan DPR RI Dapil Kalsel, juga dengan ‘bisunya’ wakil rakyat Kalsel yang ada di Ibu Kota Negara tersebut.
Seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, Senin (13/7), FRI Kalsel berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Kalsel mendesak penghuni rumah banjar itu menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Sehingga disepakati digelar audiensi virtual metting melalui aplikasi Zoom dengan melibatan gubernur, DPRD provinsi, kabupaten/kota se Kalsel, termasuk DPD dan DPR RI Dapil Kalsel, Rabu (15/7)
Namun kaum intelektual ini kecewa. Selain gubernur hanya diwakili staf, seabreknya wakil rakyat Kalsel, baik provinsi maupun di Senayan, hanya hitungan jari yang angkat bicara. Selebihnya jadi pendengar yang budiman.
Bahkan ada yang tidak hadir sama sekali, seperti anggota DPR RI Dapil Kalsel, 3 DPD RI Dapil Kalsel, DPRD HSS, dan DPRD Kota Banjarbaru.
Menurut Moderator FRI Kalsel, Ahmad Rinaldi, dari begitu banyaknya anggota dewan yang mengikuti audiensi virtual metting dengan bahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, hanya ada empat anggota dewan yang berani angkat bicara.
Empat anggota dewan itu dari DPRD Kota Banjarmasin, Tanah Bumbu, Kotabaru dan Barito Kuala, serta anggota DPD dapil Kalsel, Habib Abdurrahmad Bahasyim.
“Kesimpulannya dari virtual metting itu, ternyata wakil rakyat, khususnya di Kalsel, tak paham seutuhnya maksud omnibus law,” ucap lantang Rinaldi membacakan berita acara hasil virtual metting tersebut. (oie/foto: olivia)
