BANJARMASIN, banuapost.co.id– Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang dalam program Presiden Joko Widodo di periode keduanya ini, selalu menjadi perhatian. Selain ingin menjadi yang terunggul, juga lebih produktif.
Soal produktif inipun, juga diamini Guru Besar Ekonomi Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Prof Handry Imansyah, dalam diskusi yang dihelat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel dengan tema: “RUU Cipta Kerja, Peluang dan Norma Baru Bagi Pekerja”.
Diskusi dengan memanfaatkan tekonogi dunia maya atau aplikasi Zoom, digelar Rabu (15/7) sejak pukul 14:00 hingga 16:00 Wita. Selain Prof Handry, narasumber lainnya, Kadisnakertrans Kalsel, Irwansyah.
Menurut Prof Handry, produktifitas pekerja dan buruh di Indonesia kalah bersaing dibanding negara tetangga. Kondisi demikianlah yang menjadi salah satu upaya pemerintah dengan melahirkan RUU Cipta Kerja.
“Terlebih lagi pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat akibat ikut terimbas dengan adanya Covid-19,” katanya.
Karena itu untuk memastikan pertumbuhan ekonomi terjaga, sambung Prof Handry, ada dua cara. Pertama, mendorong investasi baru secara kapital dan meningkatkan produktivitas pekerja.
“Untuk kondisi saat ini, produktivitas pekerja dan buruh kita bermasalah. Jangankan di Asia, di tingkat ASEAN saja kita kalah bersaing,” tegasnya.
Begitupun dengan pertumbuhan produktivitas Indonesia, sangat lambat disemua sekto. Padahal negara-negara lain, justru unggul. Dari 2010 hingga 2014, hanya beberapa sektor seperti garmen, karet dan plastik, produknya bisa bersaing.
“Dari data pertengahan dekade ini, pertumbuhan produktivitas kita hanya dapat skor 0,4. Ini tertinggal dibandingkan Filipina (0,7), Malaysia (1,0), dan Singapura (1,3). Bahkan tren lima tahun terakhir Vietnam dan Kamboja sudah lebih superior produktivitas buruhnya dibanding Indonesia,” kata Prof Handry.
Dalam persaingan global ekonomi saat ini, lanjut Ekonom asal Kalimantan ini, para pekerja juga perlu melihat negara-negara tetangga untuk menetapkan tuntutan.
“Kalau hanya melihat kondisi di dalam negeri, ini seperti katak dalam tempurung. Sebab, investor pasti akan masuk ke negara yang produktivitasnya tinggi. Sementara di Indonesia, produktivitasnya rendah. Tapi upahnya lebih tinggi,” imbuhnya.
Karena kondisi demikian, tegas Prof Handry, pemerintah sebagai pengambil keputusan, harus segera mendorong kebijakan dan insentif lain, demi menarik investasi baru agar terhindar pertumbuhan ekonomi yang minus.
Saat ini pilihan untuk melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja, menurut Prof Handry, sudah tepat. Pengesahan juga diyakini bisa segera mengakselerasi pemulihan ekonomi Indonesia.
“Dari berbagai pilihan yang bisa dilakukan, peningkatan investasi jadi yang paling mungkin untuk dikejar saat ini. Sehingga memang perlu ada regulasi yang mengatur kemudahan investasi ini,” pungkasnya. (yb/foto: ist)
