BANJARMASIN, banuapost.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) menggelar Sosialisasi Menangkal Berita Hoax Menjelang Pemilu Serentak tahun 2024, kepada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) untuk Ketua RT se-Kota Banjarmasin.
Sosialisasi tersebut digelar di Aula BKD Diklat Kota Banjarmasin dan dibuka langsung Kepala Diskominfotik, Windiasti Kartika, dengan menghadirkan narasumber diantaranya Kepala Kesbangpol, Dr. H Lukman Fadlun, Kasat Binmas Polresta, AKP Mumung Suhaya.
Dalam pemaparannya, Windi mengatakan berita hoax saat ini mengalami perkembangan yang sangat cepat dan luas.
Perkembangan itu ujarnya, dipicu semakin maju dan berkembangnya teknologi informasi serta juga era digitalisasi diberbagai sektor kehidupan yang mempengaruhi aktivitas manusia dalam berinteraksi dengan menggunakan internet.
“Perkembangan teknologi yang tidak disertai dengan kesiapan literasi digital bagi penggunanya tidak lepas dari fenomena hoax,” ucap Windi, Rabu (24/1).
Lebih lanjut, menurutnya, saat ini masyarakat bisa mengakses berbagai macam jenis informasi diberbagai media dengan mudah yang menyebabkan hal itu bisa bernilai positif maupun negatif.
“Berbagai macam jenis informasi yang diakses justru menjadikan masyarakat mudah tertipu dengan kabar angin alias berita hoax yang keberadaannya sulit untuk dibedakan antara berita yang asli dan berita yang palsu,” terangnya.
Karena itu, ia ingin dengan adanya FKDM ini dapat berperan sebagai agen penyadaran kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari berita hoax.
“Terlebih dalam menghadapi Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari mendatang,” kata Windi
Dengan menangkal berita hoax jelang menghadapi Pemilu nanti, pihaknya berupaya membangun koordinasi dan sinergi antar instansi serta memperkuat kewaspadaan dini demi terciptanya Pemilu Serentak yang aman, damai dan bermartabat pada tahun 2024.
“Berita hoax dirancang untuk memojokkan salah satu partai politik yang tentu dapat mengganggu proses jalannya demokrasi yang sehat dan mengancam stabilitas politik,” tandasnya. (ril/foto: ist)
