JAKARTA, banuapost.co.id– Lahan Jejangkit di Desa Puntik, Barito Kuala, proyek pemerintah dalam upaya mewujudkan swasembada beras, yang juga digadang-gadang sebagai penyangga pangan nasional, diusung Komisi 2 DPRD Kalsel agar tetap mendapatkan perhatian dan dukungan Kementerian Pertanian RI.
Rombongan Komisi 2 yang dipimpin Hj Dwi Damayanti Said,
ke Kemeterian Pertanian RI mendampingi Dinas Pertanian Kalsel untuk melakukan koordinasi
dan konsultasi.
Bersama Kadis Tanaman Pangan & Holtikultura Kalsel, Ir
H Syamsir Rahman, rombongan diterima Plt Dir Prasarana & Sarana Pertanian
Kementrian Pertanian RI, Jumat (18/10).
Menurut putri Ir HM Said itu, dalam koordinasi dan
konsultasi, masalah program Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani (SERASI) yang
merupakan program pemerintah pusat, hendaknya pemerintah daerah pun
diikutsertakan.
“Program itu kan tujuannya untuk meningkatkan pembangunan
di bidang pertanian, hingga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan para
petani di daerah,” ujar Hj Dewi.
Sementara pemerintah daerah, sambung Hj Dewi, selaku
pelaksana program, tentunya dituntut terkait kesiapan maupun hal-hal lain yang
nantinya perlu secara matang diperhitungkan.
Sebgaimana informasi yang diperoleh dari dinas terkait, menurut
Hj Dewi, alokasi luasan lahan yang ditargetkan pemerintah pusat seluas 125 ribu
Ha yang tersebar di berbagai kabupaten di Provinsi Kalsel.
“Tentunya hal tersebut menjadi tantangan bagi kami di
daerah untuk menjadikan program SERASI sebagai pemicu pembangunan sektor pertanian
di Kalsel,” ucap politisi asal Partai Golkar itu.
Karena itulah, sambung Hj Dewi, Komisi 2 DPRD Kalsel
tentunya berkewajiban untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kondisi
permasalahan yang di hadapi dalam rangka bergulirnya program SERASI itu.
“Melalui koordinasi dan konsultasi ini, diharapkan ada
arahan informasi maupun jalan keluar dari Kementerain Pertanian sebagai bahan
masukan untuk disampaikan ke seluruh kabupaten/kota penerima program SERASI di Kalsel,”
pungkasnya. (yb/foto: ist)
