BALIKPAPAN, banuapost.co.id– Meski optimis konsep pembangunan ibu kota negara di Kaltim akan berhasil, Presiden Joko Widodo tak menampik lokasinya memiliki kondisi geografis yang menantang berupa bukit-bukit.
Menurut Kepala Negara, kondisi demikian justru akan
menjadi daya tarik tersendiri bagi para arsitek yang akan merancang ibu kota
negara.
“Kalau kita bawa arsitek ke lokasi, saya berikan
jaminan mereka pasti akan sangat senang sekali dengan kondisi yang naik turun
berbukit seperti itu,” tandas presiden.
Pasalnya, lanjut jokowi, akan lebih cantik dan lebih
indah dibanding kalau hanya datar saja. Karena itu dipastikan, arsitek akan
lebih senang.
Opitimisme itu dikemukakan presiden saat berbincang
dengan awak media di Borneo C Ballroom, Hotel Novotel, Kota Balikpapan, sebelum
bertolak ke Provinsi Kasel, Rabu (18/12).
Kondisi geografis ibu kota negara baru yang menantang
tersebut, juga akan dipermudah dengan pembangunan akses jalan tol yang
menghubungkan kota-kota di sekitarnya.
“Sepaku dengan Balikpapan dekat sekali. Kemarin muter
sampai dua setengah jam, karena memang muter. Tapi kalau nanti tolnya
dilangsungkan, paling 30 menit sampai,” imbuhnya.
Lokasi yang kemarin ditinjau Presiden Jokowi juga dekat
dan menghadap sebuah teluk. Menurut Presiden, kondisi tersebut juga akan
mempercantik kawasan ibu kota negara nantinya.
Ditegaskan presiden, kawasan ibu kota negara merupakan
kawasan hutan tanaman industri (HTI) yang akan dihijaukan kembali.
Untuk itu secara khusus presiden telah memerintahkan
Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya Bakar, untuk membuat kebun
bibit (nursery).
“Kurang lebih 100 hektare yang mungkin akan memuat
jutaan bibit di situ. Sehingga kawasan itu akan menjadi sangat hijau dan penuh
dengan oksigen. Tidak ada polusi, enggak ada limbah, yang banyak orang berjalan
kaki, naik sepeda, naik transportasi umum, yang bebas emisi. Yang ada adalah
mobil-mobil listrik yang juga zero emission,” paparnya.
Untuk lini masa pembangunan ibu kota negara, presiden
menjelaskan, pemerintah akan segera membentuk Badan Otorita Ibu Kota paling
lambat awal Januari 2020. Setelah itu, pemerintah akan mengajukan revisi UU terkait
ibu kota kepada DPR.
“Seingat saya ada 14 undang-undang yang ada di
omnibus juga, bareng-bareng,” imbuhnya.
Sekitar tiga bulan setelah Januari, presiden berharap
semua proses tersebut telah selesai. Adapun gagasan besar desain, diharapkan
selesai dalam enam bulan ke depan atau pada Juli 2020.
“Kemudian langsung dilakukan yang namanya land
clearing dan pembangunan infrastruktur dasar. Sehingga kita harapkan nanti
mulai tahun depan sudah dimulai pembangunan gedung-gedungnya. Terutama akan
diselesaikan untuk gedung-gedung pemerintahan terlebih dahulu,” ungkapnya.
Kepala Negara sendiri menargetkan klaster pemerintahan
yang akan dibangun pertama kali tersebut, dapat selesai dalam kurun empat tahun
atau pada 2023. Pembangunan klaster tersebut juga akan dilakukan secara paralel
dengan pembangunan transportasi umum, pembangunan air baku, dan instalasi
listriknya.
“Untuk klaster yang lain, saya kira karena kita
mengajak PBB, KPBU, mengajak swasta, baik yang klaster pendidikan, baik klaster
kesehatan, baik klaster riset dan inovasi, termasuk nanti BUMN dan kawasan
bisnis dan semi bisnisnya, sehingga nanti akan dikerjakan secara paralel.
Kira-kira gambaran besarnya itu,” pungkasnya. (yb/din/foto:
muchlis jr)
